Bargaining Politik PSI Dibalik Baliho "PSI Menang Walikota Kaesang"

Oleh : Fachri Rahmad Aulia, S.IP

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Andalas

Terpampangnya baliho Kaesang Pangarep di Kota Depok Provinsi Jawa Barat mencuri atensi publik. Bukan saja bagi masyarakat Kota Depok, namun berita ini meluas hingga mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia, mengingat penyebaran beritanya yang kian cepat melalui berbagai platform media. Menariknya baliho ini diinisiasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan jargon bertuliskan "PSI Menang Walikota Kaesang".

Dengan mudah dapat kita ketahui maksud PSI memasang baliho, agar Kaesang maju dalam kontestasi pemilihan wali kota Depok pada tahun 2024 dengan PSI sebagai kendaraan politik. Pendapat salah seorang kader Partai PSI Cheryl Tanzil dalam acara talkshow dua sisi tv one (Jumat, 30 Juni 2023) mengatakan PSI adalah partai yang memberikan kesempatan pada orang-orang yang memiliki kapasitas bagus untuk menjadi seorang pemimpin.

Kaesang Pangarep merupakan orang yang dinilai PSI memiliki kemampuan mumpuni sebagai pemimpin Kota Depok kedepannya. Sikap PSI yang terlihat seolah membrandingkan Kaesang menjadi calon wali kota Depok ini menarik untuk dianalisis. Hal penting yang harus diketahui bahwa Kaesang bukan kader PSI. Lalu kenapa PSI berupaya membrandingkan seseorang yang bukan berasal dari kader partainya?.

Tentu saja asumsi terkait proses kaderisasi dalam tubuh PSI tidak berhasil, karena PSI tidak mampu menghasilkan seorang kader yang layak maju menjadi calon wali kota sehingga harus melirik sosok figur yang berasal dari luar partai. Penulis melihat apa yang dilakukan oleh PSI ini merupakan sebuah bargaining politik yang ditawarkan kepada Kaesang Pangarep dan kepada para partai yang mendapatkan kursi legislatif di DPRD Kota Depok.

Baca juga: Kaesang Putra Jokowi Ingin Berpolitik, Sekjen PDIP: Satu Keluarga Tak Boleh Beda-beda Partai

Bargaining Politik PSI

Bargaining politik merujuk pada kemampuan untuk memberikan sesuatu dan janji yang kredibel terkait aspek politik, sehingga pihak yang ditawari dapat mengikuti  kesepakatan untuk mengikuti tindakan yang diharapkan oleh pihak yang memberikan daya tawar ini (Sekarpuri, 2018). Pertama, Partai PSI terlihat memberikan daya tawar kepada Kaesang agar memilih PSI sebagai kendaraan politiknya untuk maju dalam gelaran Pilkada Kota Depok tahun 2024 mendatang.

Mengingat sebelumnya Putra Presiden Jokowi ini telah menyatakan sikap akan terjun ke dunia politik mengikuti jejak kakaknya yaitu Gibran Rakabuming yang telah menjadi Walikota Solo. Daya tawar yang diberikan oleh PSI yaitu mengatakan bahwa PSI adalah partai yang terbuka dalam memberikan kesempatan kepada seseorang yang memiliki potensi bagus menjadi seorang pemimpin. Kekeliruannya menurut penulis, Kaesang belum memiliki potensi kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin politik.

Kaesang memang memiliki rekam jejak yang baik bekerja sebagai pengusaha, namun belum memiliki pengalaman berkecimpung di dunia politik sebagai aktor politik. Ini terlihat bahwa Kaesang belum tergabung menjadi anggota partai politik sehingga dapat dikatakan bahwa Kaesang belum mengikuti program kaderisasi yang ada dalam agenda partai politik. Memang Kaesang memiliki modal ekonomi dan modal sosial karena dirinya merupakan putra dari Presiden Jokowi.

Namun ada yang lebih penting selain modal tersebut yaitu integritas dan intelektualitas sebagai seorang politisi. Kita tentu ingin bahwa para pemimpin politik baik di tingkat nasional dan lokal memiliki integritas dan intelektual yang tinggi supaya bisa melaksanakan agenda pemerintahan dengan baik. Partai PSI jelas sekali terlihat hanya berupaya menggaet seseorang yang memiliki tingkat popularitas dan modal ekonomi sebagai calon pemimpin untuk maju dengan Partai PSI.

Apa yang dilakukan oleh PSI ini sejalan dengan pola rekruitmen survival yang dikatakan oleh Cornellis (2006), bahwa rekrutmen didasarkan dan diarahkan pada orang yang memiliki sumber finansial dan massa. Muaranya PSI memiliki keinginan mendapatkan keuntungan secara keuangan jika bisa mengusung Kaesang menjadi calon Wali Kota Depok pada Pilkada 2024 mendatang. Inilah yang menandakan bahwa Partai PSI telah gagal dalam melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga harus melakukan upaya penawaran agar bisa membujuk orang-orang di luar partai yang memiliki modal ekonomi untuk bergabung dengan PSI dalam mengikuti kontestasi Pemilu atau Pilkada.

Baca juga: Beredar Undangan Palsu Pernikahan Kaesang dan Erina, Putra Jokowi Klarifikasi: Undangan Belum Jadi

Tentu saja Kaesang belum tentu dengan mudah menjatuhkan pilihannya pada Partai PSI sebagai kendaraan politiknya. Jika ingin maju menuju Depok 1, Kaesang juga harus melihat Partai mana yang memiliki kursi terbanyak pada Pemilu Legislatif di Kota Depok pada tahun 2019 lalu. Diketahui bahwa partai yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Kota Depok adalah Partai PKS yaitu sebanyak 12 kursi dari jumlah total 50 kursi. Partai PKS dikatakan memenuhi syarat ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar minimal 20 persen untuk mengusung pasangan calon dan wakil wali kota di Kota Depok.

Sementara Partai PSI hanya memiliki 1 kursi dan tidak memenuhi syarat dalam mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Depok, sehingga PSI harus melakukan koalisi dengan partai lain. Partai yang memiliki peluang yang akan dipilih oleh Kaesang yaitu Partai PDI-P dimana Ayahnya Jokowi dan kakaknya Gibran tergabung menjadi anggota Partai PDI-P. Dikatakan kecil kemungkinan peluang bagi PSI mengajak Kaesang untuk menjadi kader dalam ikut serta menjadi calon wali kota Depok pada tahun 2024 mendatang.

Kedua, PSI berusaha melakukan bargaining politik untuk mengajak partai-partai lain melakukan koalisi dalam rangka mengusung Kaesang menjadi calon wali kota Depok. Upaya ini memang memiliki potensi untuk terwujud mengingat Kaesang merupakan tokoh popular yang berpotensi dicalonkan akan menang menjadi Wali Kota Depok. Namun perlu diingat, peluang Partai PSI untuk menjadi pemain utama dalam koalisi sangatlah kecil karena PSI hanya memperoleh 1 kursi dan menempati urutan terakhir jumlah kursi partai di DPRD Kota Depok.