BREAKING NEWS: Ratusan Aparat Berjaga di Balai Kota Bukittinggi, Mahasiswa Fort De Kock akan Demo

TRIBUNPADANG.COM, BUKITTINGGI - Ratusan aparat kepolisian berjaga di depan Kantor Balai Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (5/7/2023).

Berdasarkan pantauan TribunPadang.com, ratusan aparat tersebut berasal dari Polresta Bukittinggi. Tampak aparat telah siaga sejak pukul 13.15 WIB tadi.

Selain aparat kepolisian, juga tampak di depan Kantor Balai Kota Bukittinggi personel Satpol PP turut bersiaga.

Baca juga: KPK RI ke Bukittinggi Periksa Yayasan Fort de Kock, Disebut Soal Kasus Lahan dengan Pemko

Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunPadang.com, mahasiswa Universitas Fort De Kock Bukittinggi bakal menggelar aksi demonstrasi.

Demonstrasi yang dilakukan tersebut, bersangkutan dengan kasus sengketa tanah antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Universitas Fort De Kock.

"Iya, dapat info mahasiswa Universitas Fort De Kock demo, kabarnya sudah perjalanan menuju ke sini," kata salah seorang aparat yang sedang berjaga di depan Balai Kota Bukittinggi kepada awak media.

Kendati demikian, hingga pukul 14.10 WIB, belum terlihat massa aksi dari Universitas Fort De Kock yang berada di Balai Kota Bukittinggi.

Sekedar informasi, pada Kamis (8/9/2023) lalu, KPK RI melakukan pemeriksaan ke Yayasan Fort de Kock, terkait permasalahan ini.

Kuasa Hukum Yayasan Fort de Kock, Didi Cahyadi menyebut, tim KPK melakukan pemeriksaan dengan membawa enam orang. Mereka terdiri dari divisi pencegahan dan penindakan.

Baca juga: Kucing-kucingan KPK RI ke Kejari Bukittinggi, Ada Apa?

Kata dia, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan laporan pihaknya ke KPK, terkait konflik tanah yang hingga kini belum menemukan titik temu.

"Kita sudah memiliki keputusan akhir di putusan Mahkamah Agung, namun sertifikat hak milik yang seharusnya milik Yayasan Fort de Kock, masih tetap ditahan oleh pemerintah kota," ungkap Didi Cahyadi, Kamis lalu.

Tak hanya ke Fort De Kock, KPK RI juga menyambangi Kejari Bukittinggi dan membawa sejumlah berkas dari sana.

Sementara kala itu, Ketua Satgas Pencegahan Bidang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Arif Nurcahyo belum menjelaskan tujuannya kunjungannya ke Kejari dan pemeriksaan terhadap Yayasan Fort De Kock.

Saat diwawancara awal media, ia mengatakan ingin berkoordinasi dengan Kejari dan mengumpulkan sejumlah data.

"Kalau kita (bidangnya) salah satu kewenangannya koordinasi dengan instansi yang melakukan pelayanan publik," kata Arif kepada awak media saat ditemui di halaman Kantor Kejari Bukittinggi.

Arif menjelaskan, sudah tugasnya untuk melakukan pemeriksaan dan koordinasi dengan pihak terkait di daerah, jika ada indikasi pelanggaran.

"(Bahan yang diperiksa itu), mulai dari peluncuran anggaran, pengadaan hingga koordinasi pendapat daerah," terang Arif.

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News