PKB Angkat Bicara soal Mukmin Mulyadi Dilantik Jadi Anggota DPRD Tangjungbalai Meski DPO

TRIBUNPADANG.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara soal dilantiknya Mukmin Mulyadi sebagai Anggota DPRD Tangjungbalai padahal statusnya DPO.

Diketahui, Anggota DPRD Tangjungbalai Mukmin Mulyadi bertstatus DPO atas kasus dugaan kepemilikan 2.000 butir ekstasi.

Menurut DPW PKB Sumatera Utara, Jafar Sukhairi Nasution mengatakan, proses dilantiknya Mukmin Mulyadi sebagai anggota DPRD Tanjungbalai merupakan rekomendasi dari DPC PKB Kota Tanjungbalai.

Jafar mengaku hanya menandatangi berkas yang diberikan.

Jafar juga mengaku tak mengetahui jika Mukmin Mulyadi merupakan buronan kasus narkotika.

Baca juga: Mukmin Mulyadi Diduga sebagai Perantara dalam Kasus 2.000 Pil Ekstasi

Sementara Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya akan menindak tegas Mukmin Mulyadi dan mengambil langkah disiplin organisasi.

"Kita ambil langkah disiplin organisasi, dapat berupa sanksi pemecatan dan pemberhentian dari jabatan anggota DPRD," ujar Jazilul, dikutip dari Kompas.com, Jumat (14/4/2023).

Mukmin Mulyadi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tanjungbalai melalui pengganti antar waktu (PAW) pada 29 Maret 2023 lalu.

Baca juga: Kuasa Hukum tak Terima Mukmin Mulyadi Ditangkap, Status DPO Jadi Pertanyaan

Mukmin Mulyadi Ditahan

Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Kombes Yemi Mandagi mengatakan, Mukmin menjadi perantara penjualan narkoba.

"Barang tersebut dari GS. Yang bersangkutan hanya mempertemukan dengan Ahmad Dhairobi, dibeli atau dijual kepada personel kita yang melakukan undercover buy saat itu," sebut Yemi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Selasa (18/4/2023) malam.

GS dan Ahmad Dhairobi merupakan dua pelaku lain yang terlibat dalam kasus kepemilikan ekstasi ini.

Keduanya saat ini sedang menjalani masa hukuman.

Baca juga: Polisi Tangkap Anggota DPRD Tanjungbalai Sumut Mukmin Mulyadi yang jadi DPO Narkoba

Ekstasi dari GS, disebut Yemi, diedarkan ke beberapa daerah di Sumatera Utara seperti Tanjungbalai, Kota Medan, dan Labuhanbatu.

Yemi menyebutkan, dalam kasus ini Mukmin akan dijerat dengan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.