Temui Massa Aksi, Anggota DPRD Sumbar Klaim Semua Fraksi Sepakat Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Seratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan Sumatera Barat (Sumbar) melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di Kantor DPRD Sumbar pada Kamis (6/4/2023).

Pantauan TribunPadang.com, massa aksi turut membawa spanduk bernada penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Adapun penolakan juga dituliskan pada atribut aksi lainnya. Di antara nada penolakan itu ialah 'Gunakan akal sehat, lawan penindasan #tolakundang-undangciptakerja', 'cabut Perppu tipu-tipu', 'semoga amal ibadahnya berlipat ganda karena tolak Undang-undang Cipta Kerja', 'Tolak Perppu selamatkan buruh'.

Pada aksi kali ini massa aksi ditemui oleh dua anggota DPRD Sumbar untuk mendengarkan aspirasi.

Adapun dua orang anggota DPRD Sumbar yaitu Wakil Ketua Komisi I dari Maigus Nasir dan Ketua Fraksi Demokrat Ali Tanjung.

Baca juga: Sore Ini Ribuan Massa Gelar Demonstrasi Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja di Depan DPR RI

Ali Tanjung merespons tuntutan massa aksi, kata dia semua fraksi di DPRD Sumbar juga menolak UU Cipta Kerja. Namun, tetap kewenangannya di pemerintah pusat dan DPR RI.

"Kita berdoa MK tetap waras dan kembali menolak UU Cipta Kerja. Sikap kami jelas, sebagai perwakilan masyarakat sumbar, tentu aspirasi masyarakat kami perjuangkan sesuai tugas pokok dan fungsi kami," kata dia.

Sementara itu, Maigus Nasir juga menyatakan hal yang sama, bahwa DPRD Sumbar satu pandangan dengan mahasiswa aksi.

"Kita DPRD provinsi Sumbar bulat dan sama dengan mahasiswa, dengan semangat rakyat yang menuntut dan menolak Omnibus Law," imbuhnya.

Terkait berbagai isu yang disampaikan, ujarnya, DPRD sebetulnya sangat terbuka. Katanya, juga ada mekanisme lain, diskusi, FGD dan berdialog, tidak selalu dengan aksi demonstrasi.

Baca juga: Gelombang Penolakan UU Cipta Kerja dari Sumbar, BEM SI Kerakyatan Demonstrasi ke DPRD Provinsi

"InsyaAllah ke depan, kami siap menampung berdiskusi dan berdialog untuk kemaslahatan rakyat," pungkas Maigus.

Sementara itu, Koordinator lapangan BEM SI Kerakyatan, Rifaldi mengatakan, pihaknya meminta DPRD Sumbar turut menolak UU Cipta Kerja.

Begitu juga DPRD Sumbar diminta ikut menuntut pemerintah agar taat terhadap konstitusi yang ada.

"Hari ini kami melihat UU Cipta Kerja tersebut jauh dari kepentingan masyarakat," tuturnya. 

Lebih lanjut kata Rifaldi, massa aksi dari BEM SI Kerakyatan Sumbar agar DPRD fokus mengawal isu agraria di Sumbar.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Supardi Temui Massa Aksi BEM SB, Tandatangani Pernyataan Sikap soal UU Cipta Kerja

Rifaldi menuturkan bahwa pihaknya akan kembali lagi menyuarakan aspirasi dengan massa yang lebih besar, jika dalam waktu 7x24 jam tidak bisa bertemu Ketua DPRD Sumbar.(*)