17 Orang PNS Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar Dilantik

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sebanyak 17 orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi dan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar) dilantik.

Belasan orang PNS Bawaslu di Sumbar itu termasuk di antara 400 orang se-Indonesia yang dilantik Sekjen Bawaslu RI Ichsan Fuady via zoom meeting pada Selasa (14/3/2023).

Ke-17 orang dari PNS Bawaslu di Sumbar dilantik dan melakukan sumpah jabatan sebagai abdi negara yang berasal dari formasi CPNS tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Sumbar, Alni pada Selasa (14/3/2023).

"Pelantikan kepada seluruh CPNS menjadi PNS, se Indonesia ada 400 orang, di Bawaslu Sumbar ada 17 orang. Mereka tersebar di Bawaslu Sumbar, Agam, Pessel dan Padang Pariaman," ujar Alni.

Baca juga: Bawaslu Kota Solok Awasi Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon DPD RI asal Sumbar

Alni menuturkan, Bawaslu provinsi dan kabupaten/ kota di Sumbar butuh sumber daya manusia (SDM) yang terbilang kurang, mengingat kuantitas dan pekerjaan yang dilakukan.

Apalagi, kata dia, pada masa tahapan-tahapan pemilu, kadang kala kuantitas SDM dan pekerjaan tidak sebanding.

Ia menyampaikan, menaruh harapan yang sangat besar bagi PNS yang baru di lantik.

Lanjutnya, dengan penambahan PNS ini yang akan menjadi pegawai organik di Bawaslu ini akan menambah soliditas dalam bekerja.

"Perlu ditingkatkan etos kerja, memang di tahapan-tahapan Pemilu yang sekarang sedang berjalan, sehingga butuh sekali kuantitas jumlah pengawas yang akan terjun ke lapangan," ujar dia.

Baca juga: Potensi Hoaks dan Ujaran Kebencian, Medsos Jadi Tantangan Bawaslu Pariaman Jelang Pemilu 2024

Alni menyampaikan agar PNS yang baru dilantik tersebut diharapkan segera menunjukkan kinerja di proses-proses pengawasan tahapan Pemilu yang tengah berlangsung.

Ia berpesan, PNS yang baru dilantik untuk menjaga etos kerja, dan selalu bersikap disiplin.

"Etos kerja profesional sangat dibutuhkan, agar bisa memahami tugas pokok dan fungsinya. Semua perangkat harus bekerja sesuai aturan yang berlaku, dan dilarang bekerja yang bertentangan dengan aturan-aturan," pungkas Alni. (TribunPadang.com/Wahyu Bahar)

________________
Baca berita TribunPadang.com terbaru di Google News.