Breaking News:

RKUHP Disahkan

Gerakan Suara Rakyat Sumbar Blokade Jalan Depan Kantor DPRD, Bentuk Penolakan RKUHP Disahkan

Peserta memasang sebuah tenda dan satu spanduk dipajang di tenda tersebut yang bertuliskan 'Jalan ini ditutup sementara, sedang ada perbaikan negara'.

Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Rahmadi
TribunPadang.com/Wahyu Bahar
Gerakan Suara Rakyat (Geser) Sumatera Barat (Sumbar) memblokade satu ruas jalan S. Parman Ulak Karang Kota Padang tepat di depan Kantor DPRD Sumbar, Rabu (7/12/2022). 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Gerakan Suara Rakyat (Geser) Sumatera Barat (Sumbar) memblokade satu ruas jalan S. Parman Ulak Karang Kota Padang tepat di depan Kantor DPRD Sumbar, Rabu (7/12/2022).

Aksi yang dilakukan puluhan massa aksi itu ialah bentuk protes atau penolakan terhadap pemerintah dan DPR RI yang telah mengesahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Selasa (6/12/2022).

Massa aksi menutup jalan dengan mendirikan sebuah tenda dan satu spanduk dipajang di tenda tersebut yang bertuliskan 'Jalan ini ditutup sementara, sedang ada perbaikan negara'.

Lalu, sejumlah spanduk juga dibentangkan di pagar kantor DPRD Sumbar, yang juga bernada protes terhadap RKUHP disahkan.

Satu spanduk bertuliskan 'RKHUP: rancangan kejayaan untuk hidup penguasa', lalu juga ada spanduk yang bertuliskan 'KUHP: Sudah di depan mata, hakim akan jadi Tuhan', 'Cabut pasal bermasalah', dan spanduk lainnya.

Baca juga: RKUHP Disahkan Jadi Undang-undang, Pakar Sebut Banyak Pasal Abaikan Nilai Dasar UUD 1945

Selain itu, massa aksi juga menyampaikan aspirasi lewat potongan lembaran kardus yang berisi poin-poin keresahan terhadap KUHP yang ditempelkan di tiang pagar kantor DPRD.

Satu lembaran kardus itu juga membeberkan pasal-pasal yang dianggap bermasalah, diantaranya pasal yang terkait dengan aturan living law, pidana mati, perampasan aset untuk denda individu, penghinaan presiden, hingga penghinaan lembaga negara.

Salah seorang massa aksi dalam orasinya mengatakan bahwa secara prinsipil, KUHP yang lama memang mesti diperbarui, karena sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.

Sementara, sebagai karya anak bangsa, KUHP yang baru disahkan DPR bermasalah pada sejumlah pasal.

KUHP yang baru dinilai massa aksi telah mencederai kebebasan berpendapat.

Baca juga: RKUHP Disahkan Jadi Undang-undang, Pemerintah Punya Waktu 3 Tahun Sosialisasi

Pembungkaman terhadap suara rakyat itulah yang menjadi keresahan bagi massa aksi.

Lalu, juga ada pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, serta penghinaan terhadap lembaga negara yang sah.

"Produk yang dihasilkan merebut merampas kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, kebebasan yang telah didapat sejak kita terlahir di dunia," ujar Calvin salah seorang massa aksi dari Geser Sumbar.

Calvin mengatakan, KUHP yang sudah disahkan itu masih banyak memuat pasal-pasal yang bermasalah.

"Mengkritik pemerintah bisa dipenjara, mengkritik lembaga negara yang tidak becus bisa dipenjara. DPR sudah menjadi Dewan Perwakilan Rezim, mereka tidak becus bekerja sebagai dewan perwakilan rakyat," ujarnya.

Baca juga: DPRI RI Bakal Tetap Sahkan RUU RKUHP Meski Banyak Aksi Penolakan dari Masyarakat

"Kita rakyat harus menolak kebebasan yang dibatasi, wajib bagi kita sebagai rakyat," pungkas Calvin.(TribunPadang.com/Wahyu Bahar)

 

Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved