DPRI RI Bakal Tetap Sahkan RUU RKUHP Meski Banyak Aksi Penolakan dari Masyarakat

TRIBUNPADANG.COM - DPR RI bakal tetap mengesahkanRancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU) meski banyak penolakan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan RUU RKUHP akan segera disahkan menjadi Undang-Undang dalam waktu dekat. 

Meski diakui bahwa RKUHP masih banyak ditolak elemen masyarakat lantaran dianggap masih ada pasal-pasal kontroversial.

"Tentunya hal ini tidak bisa memuaskan semua pihak dan karena sudah disetujui dalam tingkat I. Saya pikir itu sudah selesai di DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022).

DPR RI, kata Dasco, tidak mempermasalahkan adanya kelompok masyarakat melakukan unjuk rasa atau demonstrasi menolak

Baca juga: Komisi I DPR RI Setuju Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Disahkan Selasa Depan Lewat Paripurna

Sebab unjuk rasa tersebut merupakan hak dan dijamin oleh undang-undang.

"Kami pikir yang namanya unjuk rasa dijamin oleh undang-undang dan tentunya hal tersebut tidak bisa dilarang karena itu adalah hak dari warga negara untuk menyatakan pendapatnya," ucapnya.

Terkait pengesahan RKUHP, Dasco belum bisa memastikan waktunya. 

Namun, kata Dasco, rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sudah selesai untuk menggelar rapat paripurna pengesahan RKUHP sebelum DPR menjalani masa reses pada15 Desember 2022.

"Ya kalau Rapim dan Bamus sudah selesai. Pengesahan itu kan kira-kira nanti jadwal paripurna terdekat yang nanti akan diagendakan. Bisa (besok Selasa) iya bisa enggak. Tergantung pengagendaan dari kesekjenan," tandas Dasco.

Baca juga: Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad & Fadli Zon Bertemu: Soal Suksesor Anies, dan Koalisi Pilpres 2024 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Meski Banyak Ditolak Masyarakat, Pimpinan DPR Pastikan RKUHP Segera Disahkan Jadi UU,