Kota Padang
2 Nama Calon Wawako Padang Mengemuka, Asrinaldi Beberkan Efek Ikutan bagi PAN & PKS
Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi menjelaskan efek ikutan pasca pemilihan Wakil Wali Kota atau Wawako Padang di DPRD.
Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Emil Mahmud
lihat foto
Keluarnya nama Hendri Susanto itu, kata dia sudah didiskusikan di internal partai dan masukan dari sejumlah tokoh.
Sebelumnya, kata dia, juga ada sejumlah nama anggota DPRD dari PKS yang diajukan, namun DPP meminta para anggota dewan mesti berkonsentrasi menyelesaikan amanah sebagai legislator hingga masa jabatan berakhir.
Baca juga: PKS Putuskan Muharlion dan Mulyadi Muslim Jadi Calon Wawako Padang, Arnedi Yarmen: Sudah Disaring
"Dinamika politik terus berkembang, muncul-lah nama pak Hendri Susanto, yang menurut kajian kita di tim, DPD, DPW dan DPP, beliau merupakan sosok yang layak membantu Hendri Septa, karena beliau cukup berpengalaman," katanya.
Meski berpengalaman sebagai anggota dewan di Sijunjung, menurut Muharlion, Hendri Susanto cukup banyak mempelajari atau mendiskusikan tentang Kota Padang dengan kader PKS.
Ia kemudian mengulas sedikit perjalanan pengusungan calon PAW Wawako Padang dari PKS.
"Awalnya kita-kan sudah usulkan beberapa nama, awalnya semangat ukhuwah, maka kita ajukan dulu dua nama, tapi tak direspon wali kota," kata Muharlion.
"Seiring perjalanan, surat sudah dikirim beberapa kali untuk bertemu, dan berharap diselesaikan secara keluarga. Titik temu tak ada juga, hingga akhirnya kita memutuskan mengirim nama," tambahnya.
Baca juga: Alasan PKS Padang Putuskan Hendri Susanto sebagai Calon Wawako, Muharlion: Beliau Paham Kota Padang
Hal tersebut, imbuh dia, PKS tak ingin disalahkan warga Kota Padang berkaitan dengan masih kosongnya kursi Wawako Padang.
Di samping itu, Muharlion mengatakan bahwa kekosongan kursi Wawako Padang masih bisa diisi berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016.
Pada pasal 176 ayat 4, ujarnya, pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur bupati dan wali kota dapat diisi jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
Lalu, juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten Kota, Bagian Kedua, tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 23, poin d : DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
"Sementara, kursi Wawako kosong sejak 7 April 2021. Maka kalau dihitung per 31 Desember 2023 maka melewati waktu 18 bulan itu," kata dia.
Baca juga: Batal Jadi Calon Wawako Padang yang Diusung PKS, Muharlion: Fokus Selesaikan Sisa Jabatan di Dewan
Rujukan hukum yang digunakan itu, katanya sudah dikonsultasikan dengan beberapa pakar hukum dan pihak Kemendagri.
"Dihitung sejak jabatan kosong, hingga masa jabatan berakhir. Mau diisi kapan tak ada batasannya," ujar dia lagi.
Baca juga: Respon PAN Soal PKS Usung Hendri Susanto Jadi Calon Wawako Padang: Tergantung Hendri Septa
Diketahui sebelumnya, pada 2021 PKS sempat mengusulkan dua nama menjadi calon wakil walikota Padang yaitu ketua DPD PKS Padang Muharlion dan Mulyadi Muslim, sekretaris MUI Padang yang juga kader PKS.
Ketua DPW PKS Sumatera Barat, Mahyeldi mengatakan, pihaknya sudah membicarakan kedua nama-nama kader tersebut kepada wali kota Padang.
Menurutnya, mana yang paling cocok dengan Hendri Septa itulah yang akan ditetapkan jadi wakil wali kota Padang.
"Siapa orangnya itu nanti akan kita diberitakan," kata Mahyeldi, Senin (9/8/2021). (TribunPadang.com/Wahyu Bahar)
