Gubernur Mahyeldi Lantik 16 Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Sumbar, 6 Bulan Pertama akan Dievaluasi
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi melantik 16 Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, Senin (3/1/2022).
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi melantik 16 Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, Senin (3/1/2022).
Ke 16 jabatan tersebut terdiri atas 4 jabatan promosi, 9 jabatan rotasi dan 3 jabatan diperpanjang.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, keempat pejabat yang dilantik adalah Drg. Busril, sebagai Direktur RSUD Dr Achmad Muchtar Bukittinggi, dr. Elvi Fitraneti sebagai Direktur RSUD Mohammad Natsir Kota Solok.
Baca juga: Pindah Domisili Dipersulit Petugas, Gubernur Mahyeldi: Ini Mental-mental Orde Baru Harus Ditertibkan
Baca juga: Reaksi Gubernur Mahyeldi Saat Proyek di Sumatera Barat Disebut Dikuasai Ring 1
Kemudian dr. Mutiara Islam, sebagai Direktur RSUD Pariaman dan dr. Aklima sebagai Direktur RSJ Prof.Dr. HB. Saanin.
Selanjutnya 9 jabatan berdasarkan SK Gubernur Sumbar Nomor 821/6843/BKD-2021 Tanggal 31 Desember 2021, adalah Fathol Bari sebagai Kepala Dinas SDA dan Bina Kontruksi.
Lalu, Gemala Ranti sebagai Kadis P3AP2KB, Jumaidi sebagai Kalaksa BPBD, Rifda Suriani sebagai Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Instruksikan Optimalisasi Fasilitas dan Layanan Masjid Raya Sumbar
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Puji Parade Baju Adat Tradisional Nagari oleh Dekranasda Solok Selatan
Selanjutnya Erasukma Munaf sebagai Kadis Bina Marga Cipta Karya dan tata Ruang, Syaifullah sebagai Kadis Kebudayaan.
Irsad sebagai Kabiro Kesra, Rosail Akhyari Pardomuan sebagai Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa, dan Doni Rahmat Samulo sebgai Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Terakhir, 3 jabatan yang diperpanjang adalah Reti Wafda sebagai Kepala Badan Litbang, Herry Martinus sebagai Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Raflis sebagai Sekretaris DPRD Sumbar.
Baca juga: Proyek Fisik OPD di Sumbar Diduga Dikuasai Ring 1, Gubernur Mahyeldi : Jika Ada Bukti, Silakan Lapor
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Resmikan Masjid, yang Dibangun PT Semen Padang di Limau Manis, Kota Padang
Baca juga: Paparkan Sejarah Lengkap Pemerintahan Darurat RI, Kemendagri Apresiasi Gubernur Mahyeldi
Gubernur Sumbar mengatakan, pejabat yang dilantik dituntut harus mampu memahami tugasnya sebagai pelayan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya.
Selain itu juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak pada semua level dalam rangka optimalisasi pencapaian program unggulan pemerintah daerah.
Menurut gubernur, promosi maupun rotasi jabatan yang dilakukan adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, agar lebih baik untuk tercapainya program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Ungkap, Masih Ada Proyek di Sumbar yang Terhenti, Diduga Kontraktor Kehabisan Dana
Baca juga: Seminar Hybrid PDRI, Gubernur Mahyeldi: Menggali Informasi, Kekosongan Pemimpin Republik Indonesia
"Pahami bahwa jabatan itu merupakan amanah. Kita hadir untuk masyarakat, apalagi di zaman susah sekarang ini."
"Masyarakat menantikan kehadiran kita. Apalagi yang mengisi jabatan struktural, ini harus jadi perhatian dan pedoman, kita harus menjadi contoh bagi kabupaten dan kota," tegas gubernur.
Gubernur juga minta kepada pejabat dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan Sumbar.
Baca juga: Antisipasi Omicron, Gubernur Sumbar Mahyeldi akan Aktifkan Satpol PP Lakukan Pengawasan
Baca juga: Reaksi Gubernur Mahyeldi Saat Proyek di Sumatera Barat Disebut Dikuasai Ring 1
Melaksanakan tugas tidak hanya untuk mencapai target minimal, tapi lebih dari itu. Dan gubernur juga akan melakukan evaluasi pada enam bulan setelah dilantik.
"Selama 6 bulan pertama akan dievaluasi. Kita tak mau lambat, melambat-lambat, dan menghambat. kita ingin cepat karena tuntutan masyarakat harus cepat," ujar Mahyeldi
Bagi yang tidak mencapai target, katanya, dapat diberi sanksi.
Kalau kepala OPD tidak jelas langkah-langkahnya, berarti tidak prospek.
Baca juga: Terlibat Laka dengan Angkot, Seorang Guru di Padang Meninggal Dunia dan Seorang Mahasiswa Luka-luka
Baca juga: Harga Rokok Naik Pedagang Eceran di Padang Sebut Penjualan Anjlok, Susah Menjualnya Sekarang
"Pahami betul visi misi dan jangan sampai ada yang tidak tahu dengan program unggulan," sambung gubernur.
Khusus untuk direktur rumah sakit, gubernur berpesan agar melakukan pembenahan serta perubahan paradigma sikap dan mental dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Perlu langkah kongkrit peningkatan kualitas pelayanan, dibenahi betul, hospitalitynya betul-betul baik. Kenapa orang banyak memilih berobat keluar negeri? karena pelayanan yang excellent, karena itu perlu ini dibenahi," ucapnya. (*)
