Gubernur Mahyeldi Ungkap, Masih Ada Proyek di Sumbar yang Terhenti, Diduga Kontraktor Kehabisan Dana
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengungkapkan hasil evaluasi proyek di Pemerintahan Provinsi atau Pemprov Sumbar pada Tahun 2021.
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengungkapkan hasil evaluasi proyek di Pemerintahan Provinsi atau Pemprov Sumbar pada Tahun 2021.
Sampai sejauh ini, menurutnya, masih ada proyek yang terhenti di tengah jalan. Di samping itu, kontraktor kehabisan dana untuk melanjutkan pekerjaan.
Padahal, kata dia, pihaknya sudah membuat perencanaan, sudah mengalokasikan anggaran tapi pekerjaan tidak selesai.
"Padahal proyek pemerintah adalah salah satu faktor pendukung perekonomian masyarakat. Artinya yang dirugikan adalah masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Karena itu ia menilai penting upaya untuk memastikan tidak terjadi lagi proyek yang terhenti di tengah jalan namun tetap harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
Ia juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) memiliki kajian yang tajam terhadap proyek yang akan dikerjakan.
Tujuannya, agar pemenang tender adalah pihak yang benar-benar layak sehingga tidak terjadi putus kontrak di tengah jalan.
Menurutnya, putus kontrak di tengah jalan yang menyebabkan proyek terhenti itu mengakibatkan perlambatan kesejahteraan rakyat.
"Tidak boleh terjadi lagi,” tegas Mahyeldi saat membuka acara Focus Grup Discussion (FGD) dengan Asosiasi Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa se-Sumbar di Padang, Senin (20/12/2021).
Selain itu ia juga meminta agar proyek fisik dengan nilai besar pada 2022 untuk ditender sejak awal tahun agar bisa selesai sebelum September atau Oktober 2022.
Hal itu untuk menghindari kendala cuaca yang biasanya sangat tidak bersahabat pada akhir tahun, yang bisa menghambat kelancaran proyek.
Pemprov Sumbar menurut Mahyeldi juga tengah berusaha menarik dana untuk masuk ke daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kalau bisa pertumbuhan ekonomi Sumbar bisa di atas 5 persen pada 2022,” katanya.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sumbar Doni Rahmat Samulo menyebut tantangan pengadaan barang dan jasa di Sumbar pada 2021 adalah mengurangi kemungkinan pemenang tender hanya berdasarkan angka penawaran terendah.

Baca juga: FTI UBH dan AYPI Gelar FGD Bertajuk Tantangan Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0
Hal itu untuk memastikan proyek pemerintah dikerjakan oleh penyedia yang profesional, memiliki kemampuan SDM dan kepemilikan sumber daya peralatan serta financial yang mumpuni.