Breaking News:

Pindah Domisili Dipersulit Petugas, Gubernur Mahyeldi: Ini Mental-mental Orde Baru Harus Ditertibkan

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengungkap menerima laporan dari salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada petugas yang mempersulit

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
Kominfotik Sumbar
Gubernur Sumbar Mahyeldi 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengungkap menerima laporan dari salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada petugas yang mempersulit warga saat mengurus pindah domisili. 

Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin apel perdana di awal tahun 2022 di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (3/1/2022).

Baca juga: Panen Perdana Ayam Potong di Nagari Tageh Padang Air Dingin Dihadiri Langsung Gubernur Sumbar

Baca juga: Subuh Pertama di 2022, Gubernur Sumbar Berikan Ceramah di Mesjid Raya Koto Baru Solok Selatan

"Pagi ini saya dapat laporan salah satu OPD, ketika urusan pindah domisili, maka langsung petugas mengatakan, selesainya 4 bulan."

"Ini harus ditertibkan. Ini mental-mental orde baru, mental-mental dilayani. Menakut-nakuti orang, mengancam orang, apalagi bawahan," tegas Mahyeldi.

Baca juga: Gubernur Sumbar dan Wali Kota Padang Gelar Muhasabah Bareng saat Malam Tahun Baru 

Baca juga: Gubernur Sumbar Tegaskan tidak Ada Keramaian saat Nataru, Larang Pawai, dan Arak-arakan

Menurut Mahyeldi, petugas di provinsi tidak boleh ada yang seperti itu.

"Ini mental-mental penjajah. Jangan ditiru. Ini harus dibenahi perilaku yang seperti ini," ujar Mahyeldi.

Momen pergantian tahun, kata Mahyeldi, adalah momen bagi semua pihak untuk lebih baik. 

"Mana yang tidak benar, dirubah dan tinggalkan. Kita harus jadi pelayan sesuai dengan peraturan," lanjut Mahyeldi.

Baca juga: Kebijakan Nataru Berubah-ubah, Gubernur Sumbar Tekankan Dua Hal, Prokes dan Vaksinasi

Baca juga: Gubernur Sumbar Optimis Target Vaksinasi 70 Persen Tercapai, Harap Masyarakat Sadar Bahaya Covid-19

Di samping itu, evaluasi harus dilakukan terhadap apa yang sudah dikerjakan.

Evaluasi yang dilakukan bukan hanya pada tataran administrasi, tetapi lebih dalam karena ukuran kerja bukan hanya output, tapi juga outcome. 

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Gratis, dan Bawa KTP di Halaman Kantor Gubernur Sumbar: Sabtu, 18 Desember 2021

Baca juga: Gubernur Sumbar Perpanjang Masa Penghapusan Sanksi, Pajak Kendaraan, dan Bea Balik Nama

"Masing-masing OPD harus melakukan evaluasi, apakah menyelesaikan masalah atau membuat masalah, sekadar selesai tapi tidak berdampak apa-apa," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menegaskan, bekerja bukan hanya sekadar bekerja, bekerja itu harus menjawab persoalan dan menyelesaikan masalah. 

"Adanya kita justru membuat masalah, berarti tidak ada gunanya. Masyarakat menunggu bagaimana kehadiran Pemda untuk menyelesaikan masalah mereka," tutur Mahyeldi. (*)
 

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved