Ini Pandangan Umum Enam Fraksi DPRD Mengenai Nota RAPBD Kota Pariaman Tahun 2022
Enam Fraksi DPRD Kota Pariaman menyampaikan pandangannya mengenai nota Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang telah disampaika
Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Mona Triana
Adapun Fraksi Keadilan Demokrat juga mempertanyakan mengenai keberlangsungan Pasar Rakyat Pariaman. Karena sampai hari ini kata Ibnu, belum ada kejelasan tentang kapan serah terima dari pemerintah pusat.
"Serta, permasalahan-permasalahan di pasar rakyat yang masih ada harap segera dituntaskan secara utuh," ujar Aris .
Fraksi Keadilan Demokrat juga meminta penjelasan mengenai defisit sebesar Rp 81 Miliar, ia meminta upaya atau strategi yang akan dilakukan Wali Kota untuk menutupinya.
Baca juga: Terapkan Konsep Digital, Nagari III Koto Aua Malintang Padang Pariaman Kini Punya Aplikasi Sipena
"Jelas, ini beban bagi APBD tahun tahun berikutnya, selain nominalnya mencapai 13 persen dari total pendapatan sebesar Rp 616 miliar, juga jauh melebihi postur PAD Kota Pariaman, yang berada dikisaran Rp 50 Miliar," kata dia lagi.
Selanjutnya, Aris mengatakan bahwa ditengah kondisi perekonomian Kota Pariaman yang mulai pulih, Fraksi Keadilan Demokrat menyarankan agar wali kota dapat meningkatkan iklim investasi dan produktifitas usaha di Pariaman. Sebab, ucap dia sudah tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Pariaman cenderung stagnan oleh karena Pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Harpen Agus Bulyandi menyatakan bahwa secara umum RAPBD Kota Pariaman Tahun anggaran 2022 disusun dengan angka defisit hingga Rp81,2 Miliar. Defisit sebesar ini akan ditutup dari SILPA tahun 2021.
Baca juga: Toyota Avanza yang Dikendarai Mahasiswi Mengalami Kecelakaan di Padang Pariaman, 5 Orang Luka-luka
"Pertanyaannya, apakah benar SILPA tahun 2021 sepenuhnya telah bisa menutup kekurangan anggaran tahun 2022, mengingat sementara tahun anggaran 2021 masih berjalan apalagi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi mengingat belum pastinya kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir," kata Harpen Agus.
Fraksi Gerindra juga berharap agar pembangunan masjid terapung dilanjutkan, "Secara prinsip kami menyetujui, karena masjid adalah sebaik-baik tempat dan semulia-mulia bangunan.
"Pembangunan Masjid Terapung di Kota Pariaman yang berada di objek wisata kawasan Pantai Pariaman, tentu keberadaannya nantinya selain sebagai pusat Ibadah umat muslim tentu juga menjadi Destinasi wisata baru bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Pariaman," ujar Harpen Agus.
Baca juga: Pembentukan Destana di Nagari Seulayat Ulakan Padang Pariaman, Upaya Pengendalian Risiko Bencana
Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui Ikhwan Idham meminta penjelasan dan gambaran berapa besar kapitalisasi potensi PAD Kota Pariaman, serta paremeter yang dipakai untuk menjadi dasar terhadap kenaikan pada rancangan APBD tahun 2022 di Kota Pariaman.
"Kami mohon penjelasan, apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Wali kota dan jajaran dalam rangka meningkatkan transfer dana dari pusat kepada Kota Pariaman, dan bagaimana bentuk konkretnya," kata Ikhwan.
Baca juga: Pembentukan Destana di Nagari Seulayat Ulakan Padang Pariaman, Upaya Pengendalian Risiko Bencana
Terakhir, Fraksi Nasional Demokrat melalui Ibnu Hajar menyampaikan pandangannya dan mempertanyakan mengenai belanja hibah pada nota RAPBD tahun 2022, serta kegunaan dan dampaknya bagi masyarakat serta pemerintah daerah.
"Kemudian mengenai belanja bagi hasil, bagaimana dan sejauh mana hasil serta dampak manfaatnya terhadap keuangan daerah," ujar Ibnu. (*)