Ini Pandangan Umum Enam Fraksi DPRD Mengenai Nota RAPBD Kota Pariaman Tahun 2022

Laporan wartawan TribunPadang.com, Wahyu Bahar

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Enam Fraksi DPRD Kota Pariaman menyampaikan pandangannya mengenai nota Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang telah disampaikan Wali Kota Pariaman pada hari Senin (8/11/2021).

Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari Selasa (11/9/2021) siang, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Efrizal didapuk sebagai pimpinan sidang.

Pantauan TribunPadang.com, satu persatu fraksi menyampaikan pandangannya berkenaan dengan nota RAPBD tersebut.

Fraksi Golkar yang diwakili oleh Life Iswar menyatakan bahwa sesuai dengan nota RAPBD tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan oleh Wali Kota Pariaman, Belanja Daerah sebesar Rp 698,2 Miliar dengan kondisi defisit anggaran sebesar Rp 81,2 Miliar.

Akan tetapi kata dia, nilai defisit tersebut tetap pada angka Rp 0, karena dapat ditutupi dengan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Anggaran tahun sebelumnya.

"Secara umum kami dapat menerima kebijakan RAPBD Tahun 2022 tersebut untuk dibahas pada rapat-rapat selanjutnya," ujar Life Iswar.

Kemudian ia berharap agar Belanja Daerah pada RAPBD 2022 lebih diarahkan pada kegiatan recovery yang mampu mendorong pemulihan ekonomi dan ketertinggalan aktivitas masyarakat, seperti menciptakan program-program padat karya, ekonomi kreatif dan peningkatan sistem digitalisasi.

"Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah agar Pemerintah lebih memaksimalkan penggalian Sumber PAD terutama dari hasil Retribusi Daerah terutama dari sector unggulan daerah seperti pariwisata dan lainnya," kata dia.

Kemudian, Fraksi Bulan bintang Nurani melalui Fadhly menyatakan bahwa dalam membuat sebuah perencanaan perubahan anggaran dilakukan berdasarkan data riil realisasi pada anggaran yang direncanakan. Besar atau kecilnya kata dia ditentukan dengan kebutuhan dari setiap organisasi.

"Maka dalam hal ini kami mengimbau kepada Pemerintah Kota ataupun setiap OPD, dalam hal perencanaannya diperlukan keefektifan dan keakuratan perhitungan dalam perencanaan agar nantinya hasil yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan target dari perencanaan yang telah direncanakan," ujar Fadhly

Ia melanjutkan, dalam meningkatkan pengembangan dan pembangunan daerah, memang sangat dibutuhkan keseriusan dalam pelaksanaannya.

Baca juga: Desa Cimparuah Jadi Wakil Kota Pariaman Dalam Ajang LPM Berprestasi Tingkat Provinsi Sumbar

Baca juga: Cuaca Buruk di Kota Pariaman, BPBD: Masyarakat Harap Waspadai Pohon yang Sudah Tua dan Lapuk

Perencanaan yang matang, harmonisasi hubungan lembaga pemerintahan serta kondisi stabilitas daerah juga sangat memiliki peranannya masing-masing.

"Oleh sebab itu, kepada Pemerintahan Kota melalui seluruh OPD untuk perlu memperhatikan hal-hal yang yang dapat mempengaruhi tujuan akhir dari pelaksanaannya," kata dia.

Selanjutnya, Fraksi Keadilan Demokrat melalui Aris Munandar menyampaikan permintaan kejelasan dari Wali Kota Pariaman, terkait penggunaan dana hibah dan dana bantuan sosial. Sebab, kata dia terjadi kesimpangsiuran terkait hal ini.

Baca juga: Wako Pariaman Genius Umar Sampaikan Nota RAPBD 2022 di Rapat Paripurna, Berikut Rincian Anggarannya

Baca juga: Terapkan Konsep Digital, Nagari III Koto Aua Malintang Padang Pariaman Kini Punya Aplikasi Sipena

Adapun Fraksi Keadilan Demokrat juga mempertanyakan mengenai keberlangsungan Pasar Rakyat Pariaman. Karena sampai hari ini kata Ibnu, belum ada kejelasan tentang kapan serah terima dari pemerintah pusat.

"Serta, permasalahan-permasalahan di pasar rakyat yang masih ada harap segera dituntaskan secara utuh," ujar Aris .

Fraksi Keadilan Demokrat juga meminta penjelasan mengenai defisit sebesar Rp 81 Miliar, ia meminta upaya atau strategi yang akan dilakukan Wali Kota untuk menutupinya.

Baca juga: Terapkan Konsep Digital, Nagari III Koto Aua Malintang Padang Pariaman Kini Punya Aplikasi Sipena

"Jelas, ini beban bagi APBD tahun tahun berikutnya, selain nominalnya mencapai 13 persen dari total pendapatan sebesar Rp 616 miliar, juga jauh melebihi postur PAD Kota Pariaman, yang berada dikisaran Rp 50 Miliar," kata dia lagi.

Selanjutnya, Aris mengatakan bahwa ditengah kondisi perekonomian Kota Pariaman yang mulai pulih, Fraksi Keadilan Demokrat menyarankan agar wali kota dapat meningkatkan iklim investasi dan produktifitas usaha di Pariaman. Sebab, ucap dia sudah tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Pariaman cenderung stagnan oleh karena Pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Harpen Agus Bulyandi menyatakan bahwa secara umum RAPBD Kota Pariaman Tahun anggaran 2022 disusun dengan angka defisit hingga Rp81,2 Miliar. Defisit sebesar ini akan ditutup dari SILPA  tahun 2021.

Baca juga: Toyota Avanza yang Dikendarai Mahasiswi Mengalami Kecelakaan di Padang Pariaman, 5 Orang Luka-luka

"Pertanyaannya, apakah benar SILPA tahun 2021 sepenuhnya telah bisa menutup kekurangan anggaran tahun 2022, mengingat sementara tahun anggaran 2021 masih berjalan apalagi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi mengingat belum pastinya kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir," kata Harpen Agus.

Fraksi Gerindra juga berharap agar pembangunan masjid terapung dilanjutkan, "Secara prinsip kami menyetujui, karena masjid adalah sebaik-baik tempat dan semulia-mulia bangunan.

"Pembangunan Masjid Terapung di Kota Pariaman yang berada di objek wisata kawasan Pantai Pariaman, tentu keberadaannya nantinya selain sebagai pusat Ibadah umat muslim tentu juga menjadi Destinasi wisata baru bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Pariaman," ujar Harpen Agus.

Baca juga: Pembentukan Destana di Nagari Seulayat Ulakan Padang Pariaman, Upaya Pengendalian Risiko Bencana

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui Ikhwan Idham meminta penjelasan dan gambaran berapa besar kapitalisasi potensi PAD Kota Pariaman, serta paremeter yang dipakai untuk menjadi dasar terhadap kenaikan pada rancangan APBD tahun 2022 di Kota Pariaman.

"Kami mohon penjelasan, apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Wali kota dan jajaran dalam rangka meningkatkan transfer dana dari pusat kepada Kota Pariaman, dan bagaimana bentuk konkretnya," kata Ikhwan.

Baca juga: Pembentukan Destana di Nagari Seulayat Ulakan Padang Pariaman, Upaya Pengendalian Risiko Bencana

Terakhir, Fraksi Nasional Demokrat melalui Ibnu Hajar menyampaikan pandangannya dan mempertanyakan mengenai belanja hibah pada nota RAPBD tahun 2022, serta kegunaan dan dampaknya bagi masyarakat serta pemerintah daerah.

"Kemudian mengenai belanja bagi hasil, bagaimana dan sejauh mana hasil serta dampak manfaatnya terhadap keuangan daerah," ujar Ibnu. (*)