Terapkan PPKM di Kota Padang, Wali Kota : Sudah Dengungkan ke Pusat, Ada Kongsi Covid-19 Sejak 2020

Laporan Wartawan  TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan bahwa Pemko Padang siap melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menurutnya, PPKM istilahnya sama dengan yang sering disebutkan kongsi covid-19.

"Kita siap melaksanakan PPKM, dengan istilah yang selama ini sudah kita dengungkan ke pusat, namanya kongsi covid-19," kata Hendri Septa, Selasa (6/7/2021).

Sejauh ini lanjut Wali kota Hendri Septa keberadaan kongsi covid-19 di Kota Padang sudah ada di setiap kelurahan.

Bahkan, katanya ada dua kongsi covid-19 di masing-masing kelurahan di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

Kata Hendri Septa, Pemko Padang akan kembali mengaktifkan kongsi covid-19 yang ada di setiap kelurahan ini.

"Mamang di Padang ada 1000 ribu yang masih terpapar covid-19, dan kita akan menggerakan kembali kongsi covid-19 yang sudah didengungkan sejak 2020 lalu," ungkap Hendri Septa.

Pihaknya mengaktifkan kembali kongsi covid-19 yakni dalam upaya Kota Padang agar tidak masuk zona merah, saat masih zona orange.

Baca juga: Padang Diminta Terapkan PPKM Mikro, Wali Kota Hendri: Surat Resmi Belum Ada,Tetapi Siap Ikuti Arahan

Wako Padang Tegaskan Siap Ikuti Arahan

Dilansir TribunPadang.com, Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diminta menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

Wali Kota Padang Hendri Septa mengaku memang menerima informasi bahwasannya Padang diminta pemerintah pusat menerapkan PPKM.

Namun informasi tersebut dikatakan baru sebatas berasal dari media sosial/Medsos maupun berita dari mass media.

Menurutnya, arahan langsung PPKM dari pemerintah pusat hingga saat ini, pihaknya belumlah menerima.

"Surat resmi belum ada, karena itu kami belum bergerak," kata Hendri Septa, Selasa (6/7/2021).

Hendri Septa mengaku, Pemko Padang juga sudah melakukan rapatkan bersama Forkopimda Padang membahas penanggan covid-19 di Kota Padang.

Inti rapatnya, bagaimana menguatkan kongsi covid-19 yang ada di setiap kelurahan di Kota Padang.

Hendri Septa menilai, Kota Padang selalu siap jika memang diminta menerapkan PPKM.

"Memang kami belum mendapatkan arahan, namun secara kesiapan, kita siap mengikuti arahan PPKM," ungkap Hendri Septa.

Sebelumnya, tersiar informasi dari media sosial/Medsos maupun berita dari mass media tentang PPKM mikro, dengan beberapa pengetatan.

Baca juga: Emak-emak Viral soal Prokes Restoran Padang Ternyata Warga Jakarta, Wajib Lapor ke Polda Sumbar

Baca juga: Emak-emak Viral Komentari Prokes Restoran Bebek Sawah Padang Terancam Pidana, Bisa Dijerat UU ITE

Adapun PPKM mikro ini diberlakukan mulai 6 - 20 Juli 2021 , dengan beberapa pengetatan sebagai berikut:

Perkantoran wajib bekerja di rumah (WFH) sebanyak 75 persen, sehingga WFO hanya 25 persen.

Sedangkan, kegiatan belajar mengajar bakal lanjut dilakukan secara online.

Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam oerasional dan protokol kesehatan.

Untuk makan (dine in) di restoran dibatasi hanya 25 persen dan maksimal sampai pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Sementara, untuk take away dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.

Lebih lanjut, untuk mal tetap boleh buka sampai maksimal pukul 17.00 WIB dengan kapasitas 25%.

Proyek konstruksi bisa beroperasi sampai 100%

Kegiatan keagamaan di rumah ibadah ditiadakan.

Semua fasilitas publik ditutup sementara.

Seluruh kegiatan seni dan budaya ditutup.

Seluruh kegiatan seminar dan rapat ditutup.

Terkait waktu operasional, lanjutnya transportasi umum akan diatur oleh Pemda untuk kapasitas dan protokol kesehatan. (*)