Breaking News:

Berita Pemko Pariaman

ASN Pemko Pariaman Tak Mau Vaksinasi, Takkan Dibayarkan TPP, Genius Umar: Kecuali, Betul-betul Sakit

Wali kota Pariaman Genius Umar telah menyiapkan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Pariaman yang tak mau divaksinasi tanpa al

Penulis: Wahyu Bahar | Editor: Emil Mahmud
TRIBUNPADANG.COM/WAHYU BAHAR
Wali kota (Wako) Pariaman Genius Umar dan Wako Bukittinggi Erman Safar saat kegiatan kaji Banding Pengendalian Covid-19, Rabu (23/6/2021). Bertempat di Ruang Rapat Balai Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Wahyu Bahar

TRIBUNPADANG.COM, PARIAMAN - Wali kota Pariaman Genius Umar telah menyiapkan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Pariaman yang tak mau divaksinasi tanpa alasan yang jelas nantinya.

Menurutnya, sanksi tidak dibayarkan tunjangan penambahan penghasilan (TPP) terhadap ASN di lingkungan Pemko Pariaman yang menolak atau tidak mau divaksin tanpa alasan yang jelas

"Untuk ASN kota Pariaman yang tidak mau divaksin, tidak akan dibayarkan tunjangan penambahan penghasilannya (TPP)," tegas Genius Umar.

Hal tersebut disampaikan Genius Umar saat ditemui wartawan di Balai Kota Pariaman, Rabu (23/6/2021).

Informasi mengenai sanksi tersebut, kata Genius Umar sudah diumumkan melalui grup, dan nantinya akan dirilis secara resmi.

Namun begitu, kata Genius Umar, tentunya ada pengecualian sebelum pemberian sanksi, khususnya bagi ASN yang memang tidak bisa untuk divaksinasi.

Baca juga: Perbaiki Situasi Masa Pandemi Covid-19, Pemko Pariaman dan Bukittinggi Sharing Langkah Pengendalian

Baca juga: ASN Pemko Padang yang Tak Mau Vaksinasi Bakal Kena Sanksi, Anggota DPRD: Ada Kesan Intimidasi

"Sanksi tersebut diberlakukan kepada ASN, kecuali kepada yang betul-betul sakit, dan ada keterangan dari dokter bahwa mereka tidak bisa divaksin," tegas Genius Umar.

Lebih lanjut, bila ada ASN yang tidak mendukung vaksinasi ini, tentu berdampak kepada kesediaan masyarakat.

"Bila mereka (ASN) tidak mendukung vaksinasi, bagaimana mereka akan mengajak masyarakat sekitarnya untuk mau divaksin," ulas Genius Umar.

Sementara itu, jika penolakan vaksin dilakukan oleh masyarakat, kata Genius juga ada sanksi yang diberlakukan.

"Sebetulnya bagi masyarakat yang menolak divaksin, ia dikenakan sanksi administrasi, dengan tidak dilayani pelayanan publiknya, hal itu ada arahan dari pemerintah pusat," imbuh Genius Umar.

Sejauh ini tambah Genius, pihaknya terus melakukan tindakan persuasif, sehingga akan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

"Ini telah kita buktikan ketika banyak ASN, pegawai di kecamatan, di desa/ kelurahan, masyarakat sudah mulai sadar bahwa ia ingin divaksin secara suka rela," ungkap Genius Umar.

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved