Protes hingga Mikrofon Dimatikan, Guspardi Gaus Bersyukur SKB 3 Menteri Dibatalkan MA

"Kalau seandainya bertentangan, jangan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum itu," sambungnya.

Menurut Guspardi Gaus, dibatalkannya SKB tiga menteri juga atas kesadaran hukum masyarakat Sumbar.

Yakni dengan tidak melakukan demo dan anarkis, tetapi justru mengambil langkah hukum, dan kini diterima oleh MA.

Baca juga: MA Batalkan SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Kuasa Hukum LKAAM Sumbar: Alhamdulillah

Ke depan, kata Guspardi Gaus, kewenangan pengaturan dan tata cara berpakaian di sekolah ini harusnya cukup diatur oleh pemerintah daerah, bukan oleh pemerintah pusat.

Karena pemerintah daerah yang lebih memahami kultur adat budaya dan kearifan lokal di masing-masing daerahnya.

Menurutnya, yang tidak boleh itu adalah pemaksaan bagi siswa yang berlainan keyakinan untuk memakai atribut tertentu di luar keyakinan agama yang dianutnya.

"Masak masalah pakaian diurus juga oleh Kementerian."

"Berikan kebebasan sesuai kearifan lokal. Kita ini negara Bhineka Tunggal Ika," tambah Guspardi Gaus.

Menurutnya, pada usia sekolah lah para siswa harus dituntun, dibimbing, dan diarahkan agar tidak melanggar cara berpakaian yang diajarkan agama, bukan malah membebaskan.

"Untuk menuntun dan membimbing itu, harus dengan menganjurkan dan memerintahkan, ini kan enggak. Kita menganjurkan saja tidak boleh," tutur Guspardi Gaus.

Mikrofon Dimatikan saat Protes

Lahirnya SKB tiga menteri ini mendapat aksi protes dari Anggota DPR RI yang berasal dari Sumatera Barat (Sumbar), Guspardi Gaus.

Namun, saat protes terkait SKB tersebut, mikrofon tiba-tiba mati saat rapat paripurna di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan.

Kali ini insiden tersebut dirasakan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Guspardi Gaus.

"Masalah teknisnya saya enggak tahu, yang jelas saya lagi ngomong. Kan setiap anggota dewan boleh bicara cuma 5 menit. Kalau lewat 5 menit, mic-nya mati sendiri."