Breaking News:

Pilkada Sumbar

Gugatan Sengketa Pilkada Solok Ditolak MK, Pengacara Nofi Candra-Yulfadri: Kami Terima Lapang Hati

Gugatan Sengketa Pilkada Solok Ditolak MK, Pengacara Nofi Candra-Yulfadri: Kami Terima dengan lapang hati

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pilkada Sumbar 2020 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) memutuskan menolak seluruh permohonan pemohon Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Nofi Candra dan Yulfadri.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Dengan ditolaknya permohonan paslon Nofi Candra-Yulfadri, dapat dipastikan bahwa Epyardi Asda-Jhon Pandu akan memimpin Kabupaten Solok selanjutnya.

Baca juga: MK Bacakan Putusan Sengketa Pilkada Solok 22 Maret 2021, Nofi Candra: Semoga Keputusan Adil

Baca juga: Sengketa Pilkada Kabupaten Solok Berlanjut, Menyusul Pembuktian di MK 26 Februari 2021

Kuasa hukum Nofi Candra-Yulfadri, Mevrizal mengatakan, pihaknya menerima putusan tersebut.

"Karena putusannya final, tidak ada upaya hukum, kami terima dengan lapang hati," kata Mevrizal saat dihubungi, Senin (22/3/2021) sore.

Ia melanjutkan, permohonan ditolak seluruhnya.

Dia menyebut, pelanggaran yang dimohonkan ada terbukti sebagian tapi pelanggaran administrasi.

"Contohnya pemindahan tanda tangan dari daftar pemilih tambahan dijadikan ke DPT."

"Pembuatan tanda tangan oleh petugas KPPS itu terbukti pelanggaran, tapi karena saksi di TPS tidak ada yang keberatan, makanya dianggap pelanggaran administrasi saja. Ada di beberapa TPS seperti itu," jelas Mevrizal.

Mevrizal mengatakan, semua tim hadir saat persidangan, begitu juga prinsipal Nofi Candra-Yulfadri.

"Kita menerima (putusan), saya lihat ekpresi Nofi Candra-Yulfadri karena dia sudah matang  berpolitik, baginya kalah menang hal biasa dan berkomitmen bersama-sama untuk membangun Kabupaten Solok," ungkap Mevrizal.

Menurut Mevrizal, ke depannya KPU harus banyak belajar tentang penyelenggaraan pemilihan secara baik dan benar.

Kemudian untuk petugas ke bawah harus taat dan patuh terhadap aturan. 

"Ini untuk perbaikan ke depan termasuk untuk Bawaslu," harap Mevrizal. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved