Breaking News:

Kelakar Pj Gubernur Sumbar Hamdani Saat Temui Kepala OPD, Minta Disbud Siapkan Pantun Kegiatannya

Kelakar Pj Gubernur Sumbar Hamdani Saat Temui Kepala OPD, Minta Disbud Siapkan Pantun Kegiatannya

istimewa
Pj Gubernur Sumbar, Hamdani gelar pertemuan dengan pejabat tinggi pratama Provinsi Sumbar di Auditorium Gubernuran Jumat (19/2/2021). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) tiba di Padang, Sumbar, Kamis (19/2/2021).

Ke depan Hamdani akan menjalankan roda pemerintahan di Bumi Minang.

Usai mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Hamdani langsung menuju rumah dinas gubernur Sumbar.

Baca juga: Dilantik Mendagri Jadi Pj Gubernur Sumbar, Inilah Deretan Prioritas Hamdani Memimpin Sumatera Barat

Baca juga: SAH . . . KPU Tetapkan Mahyeldi-Audy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Terpilih

Di situ sudah menunggu sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar dan awak media.

Kemudian, hari kedua usai dilantik sebagai Pj Gubernur Sumbar, Hamdani gelar pertemuan dengan pejabat tinggi pratama Provinsi Sumbar di Auditorium Gubernuran Jumat (19/2/2021).

Mengawali pertemuan, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Devi Kurnia, mengenalkan satu persatu pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar. 

Kepada para pejabat, Hamdani menyampaikan beberapa pengarahan tentang tugas-tugasnya selama menjabat gubernur. 

Di antaranya evaluasi penanganan covid-19 dan progres vaksinasi. 

Baca juga: PROFIL Pj Gubernur Sumbar Hamdani, Putra Pesisir Selatan yang Pernah Jabat Pj Gubernur Bali

Baca juga: Terkait Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, 5 Kabupaten di Sumbar Bakal Dipimpin Pj Bupati

Kemudian, memastikan agenda pelantikan bupati dan walikota serentak pada 26 Februari nanti terlaksana dengan baik.

Selain itu, Hamdani juga menyinggung penggunaan anggaran. 

Alumni Doktor Ilmu Ekonomi Trisakti ini berharap OPD bisa melaksanakan kegiatan dan memanfaatkan anggaran dengan baik. 

"Akselerasi lebih ditingkatkan lagi, supaya lebih cepat multiplayer efeknya bagi masyarakat. Ini penting dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat dimasa pandemi ini," harap Hamdani.

Soal data-data kependudukan juga disebut menjadi prioritas Hamdani

Menurutnya, harus ada pembaharuan data kependudukan yang lebih cepat lagi.

"Intinya saya ini fasilitasi saja, tempat konsultasi. Silahkan WhatsApp saja, sampaikan jika ada kendala, terutama soal penggunaan anggaran," tambah pria kelahiran Painan 58 tahun lalu ini.

Di akhir pengarahannya, Hamdani sambil berseloroh minta kepada Dinas Kebudayaan Sumbar agar bisa membantunya menyiapkan pantun untuk berbagai kegiatannya selama menjabat. 

Alasannya, agar tidak sulit lagi memikirkan membuat pantun setiap ada acara, sebab tak terbiasa. (*)

Pekerjaan Prioritas

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Hamdani telah resmi dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kamis (18/2/2021).

Usai dilantik, Pj Gubernur Sumbar Hamdani fokus pada persiapan dan proses pelantikan Kepala Daerah terpilih.

"Pj Gubernur akan melantik bupati wali kota yang nanti direncanakan pada 26 Februari 2021," kata Hamdani.

Baca juga: PROFIL Pj Gubernur Sumbar Hamdani, Putra Pesisir Selatan yang Pernah Jabat Pj Gubernur Bali

Baca juga: Mendagri Lantik Pj Gubernur Sumbar, Kepri, Jambi dan Bengkulu, Alwis sebagai Plh Gubernur Berakhir

Tidak hanya itu, saat sekarang yang menjadi prioritas dari pemerintah pusat yakni rapat percepatan untuk vaksin.

Dalam data terakhir, sebut Hamdani, Sumbar relatif rendah dalam penerimaan vaksin.

Menurutnya, hal itu bertolak belakang dengan testing PCR yang lebih tinggi. 

"Ini perlu dimonitor, walaupun ini baru tingkat tenaga kesehatan karena nakes itu ujung tombak. Kalau bisa mencapai 100 persen, tentunya kepercayaan masyarakat lebih tinggi, kita berharap tidak ada kendala untuk vaksin kepada nakes," jelas Hamdani.

Selain itu, dirinya juga akan fokus pada penanganan Covid-19. 

Baca juga: Mahyeldi Angkat Bicara pasca MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Sumbar, Telah Terima Ucapan Selamat

Baca juga: MK Putuskan Sengketa Pilkada Limapuluh Kota Tidak Diterima, Darman Sahladi: Kita Hormati

Hal itu sebagai tindaklanjut instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

Walaupun fokusnya pada 7 provinsi, namun demikian, kata Hamdani, kepala daerah perlu mencermati terhadap wilayah yang masuk zonasi merah dan oranye.

Kemudian, pada masa seperti ini, ujar Hamdani, kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan pendanaan anggaran tentunya membutuhkan keputusan strategis.

Ketika ada kebutuhan yang belum teranggarkan dan mesti dilakukan pengalihan, maka perlu membuat Pergub perubahan atas penjabaran APBD melalui APBD perubahan.

Hal tersebut supaya teralokasi anggaran kebutuhan baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tingkat desa dan kelurahan, maupun juga dukungan APBD untuk mensukseskan program vaksin, walaupun vaksin datang dari pusat.

"Aspek itu saja yang harus ditangani penjabat gubernur, di samping itu menjaga kondusifitas, Alhamdulillah tidak ada gejolak pasca Pilkada di Sumbar," terang Hamdani. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: afrizal
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved