Breaking News:

Pilkada Sumbar 2020

Sidang Sengketa Pilkada Padang Pariaman di MK Lanjut 1 Februari 2021

Sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Padang Pariaman 2020 telah dilaksanakan Mahkamah Konstitusi (MK).

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Saridal Maijar
KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Padang Pariaman 2020 telah dilaksanakan Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (26/1/2021).

Komisioner KPU Padang Pariaman, Dewi Aurora mengatakan, sidang pendahuluannya sudah selesai.

Hasilnya, karena itu sidang pendahuluan dan itu ranahnya untuk pemohon, KPU hanya ikut menyaksikan persidangan.

Baca juga: Sengketa Pilgub Sumbar: Pemohon Kemukakan Perasaan Saat Dijadikan Tersangka

"KPU tidak ada memberikan komentar apapun, yang boleh bertanya cuma hakim," kata Dewi Aurora, Rabu (27/1/2021).

Dalam sidang pendahuluan, lanjutnya, pemohon mempertegas pokok permohonannya.

Pokok permohonan tersebut sudah menjadi konsumsi umum dan sudah diunggah di laman MK.

Baca juga: Penetapan Paslon Terpilih Pilkada Agam 25 Januari 2021, Warga Bisa Lihat Live Streaming di Rumah

Di antaranya adanya indikasi yang disampaikan pemohon, keberpihakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman terhadap paslon nomor urut 1 yang merupakan petahana.

Lalu, pemasangan baliho yang tidak pakai logo partai pengusung.

"Kita semuanya hanya mendengarkan saja, jawabannya nanti diagendakan pada, Senin (1/2/2021)," terang Dewi Aurora.

Baca juga: Sutan Riska-Datuk Labuan Ditetapkan sebagai Paslon Terpilih Pilkada Dharmasraya 23 Januari 2021

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved