Ketua DPRD Padang Minta SPPG Batasi Masak MBG 2 Ribu Porsi, Khawatir Makanan Cepat Basi

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Ketua DPRD Padang Muharlion meminta Satuan Pelaksana Pemberi Gizi (SPPG) mengurangi jumlah porsi masakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Ia menilai kapasitas masak yang terlalu besar dapat menurunkan kualitas makanan dan meningkatkan risiko makanan cepat basi sebelum dibagikan ke siswa.

Hal itu disampaikannya usai kasus keracunan makanan MBG di Kabupaten Agam, yang menjadi peringatan serius bagi seluruh pelaksana program serupa di Sumatera Barat.

Muharlion menegaskan, pencegahan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar menunggu masalah muncul.

Ia meminta seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pelaksana lapangan, untuk memperhatikan setiap tahapan penyediaan makanan.

Baca juga: Disdik Sumbar Bantah Isu Keracunan di SMAN 1 Sumbar, Sebut Siswa Gangguan Pernapasan

“Pelaksanaan MBG di Padang memang berjalan baik sejauh ini, tapi kewaspadaan jangan kendor. Kita tidak ingin kejadian seperti di Agam terulang di Padang. Karena itu, semua pihak harus memperketat pengawasan,” ujar Muharlion, Senin (6/10/2025).

Salah satu hal yang disorotnya adalah jumlah porsi masakan yang disiapkan oleh Satuan Pelaksana Pemberi Gizi (SPPG). Menurutnya, kapasitas yang terlalu besar berisiko menurunkan kualitas makanan.

“Sebenarnya jumlah porsi yang dimasak tiap SPPG perlu dikaji ulang. Saat ini bisa mencapai 3.000 porsi, sebaiknya cukup 2.000 saja. Kalau terlalu banyak, proses memasaknya terburu-buru dan berisiko cepat basi,” tegasnya.

Muharlion juga mengingatkan agar setiap dapur SPPG menjamin makanan tetap segar dan layak konsumsi hingga diterima siswa.

Ia meminta para ahli gizi untuk memperketat pengawasan dan memastikan waktu antara memasak dan menyajikan tidak terlalu lama.

Baca juga: Viral Ibu-Ibu Buang Sampah ke Laut di Pantai Gajah, DLH Padang Turunkan Tim untuk Cek ke Lokasi

“Makanan yang diberikan harus benar-benar fresh. Jangan sampai hanya karena mengejar target, kualitasnya menurun. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita,” katanya.

Selain kepada pelaksana di lapangan, Muharlion juga mendorong Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Kesehatan, agar memperkuat sistem pengawasan.

“Dinkes harus rutin turun bersama puskesmas dan ahli gizi memantau dapur-dapur penyedia MBG. Kita tidak ingin kasus keracunan seperti di daerah lain sampai ke Padang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muharlion menyebut DPRD Kota Padang juga akan ikut aktif dalam pengawasan langsung di lapangan.

“Komisi IV dan beberapa komisi lain akan meninjau SPPG. Ini bentuk tanggung jawab kami dalam memastikan program MBG aman dan berjalan sesuai tujuan,” jelasnya.

Baca juga: Angin Kencang Seperti di Solok Berpotensi Terjadi di Seluruh Wilayah Sumbar, BMKG Ingatkan Waspada