DJPb Paparkan Capaian Kinerja APBN Sumbar 2020, Kakanwil: Penerimaan Negara Capai Rp5,82 Triliun

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG -  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar Heru Pudyo Nugroho memaparkan pencapaian kinerja APBN 2020 di Sumbar.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk aktualisasi transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait tugas mengawal pelaksanaan APBN sepanjang 2020 di Sumbar.

Ia menjelaskan, total penerimaan negara di Sumbar mencapai Rp5,82 triliun, terdiri atas Pendapatan Pajak Rp4,07 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp1,75 triliun.

Baca juga: Sumbar Terima Dana Alokasi APBN Sebesar Rp 33,45 Triliun, Ini Pesan Gubernur Irwan Prayitno

Baca juga: Gaji ASN, TNI dan Polri Naik 5 Persen, Benarkah Jadi Penyebab APBN Defisit Ratusan Triliun Rupiah?

“Capaian penerimaan negara di sektor perpajakan tersebut sangat mendukung kemampuan APBN dalam membiayai penanganan Covid-19 dan upaya percepatan pemulihan ekonomi,” ujar Heru.

Ia menjelaskan, pendapatan pajak yang mencapai Rp4,07 triliun tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri Rp3,93 triliun dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Rp140 Milliar.

Menurut Heru, kepatuhan masyarakat sangat penting dalam pembayaran pajak.

Baca juga: 5 Warga Sumatera Barat Korban Sriwijaya Air SJ 182, Kedua Orang Tua Captain Afwan dari Sungai Jambu

Baca juga: Sumatera Barat Dapat Jatah Vaksin Corona 36.920 Dosis, Khusus Nakes

Sebab, hal itu menjadi kontribusi masyarakat umum secara langsung untuk pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan.
Selain itu, Heru juga menyampaikan, pengelolaan barang milik negara sepanjang tahun 2020.

Ia mengungkapkan terjadi kenaikan nilai aset pemerintah sebesar Rp3,6 Miliar.

Selain itu, kegiatan pengelolaan barang milik negara dan lelang, juga mampu menghasilkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp99,7 miliar.

Dari sisi belanja Negara, untuk realisasi belanja Pemerintah Pusat (K/L) di Sumbar mencapai Rp11,31 triliun (94,55 persen) dari pagu Rp11,96 triliun.

Baca juga: Syarat Utama Belajar Tatap Muka 4 Januari 2021 di Sumatera Barat, Gubernur Sebut Soal SKB 4 Menteri 

Baca juga: BMKG: Peringatan Dini Minggu 27 Desember 2020: Sumatera Barat Patut Waspadai Cuaca Ekstrem

Heru menilai, belanja barang pada 2020 ini sedikit mengalami penurunan sebesar 0,96 persen (YoY).

"Hal itu disebabkan berbagai kendala dan keterbatasan selama pandemi seperti belanja perjalanan dinas, belanja konsumsi rapat dan belanja barang perlengkapan," ungkap Heru.

Berbeda dengan belanja barang, belanja modal justru tumbuh 11,21 persen dibanding tahun lalu (YoY).

Hal ini disebabkan terjadinya percepatan pelaksanaan lelang kegiatan di awal tahun serta kebijakan akselerasi penyerapan belanja.

Kemudian, pada tahun 2020 juga dilaksanakan Program padat karya pada beberapa K/L juga dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Di sisi lain, realisasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp19,93 triliun atau 98,14 persen dari pagu anggaran sebesar Rp20,03 triliun.

Baca juga: Syarat Utama Belajar Tatap Muka 4 Januari 2021 di Sumatera Barat, Gubernur Sebut Soal SKB 4 Menteri 

Baca juga: Libur Nataru, Stasiun KA di Sumatera Barat Alami Peningkatan Penumpang 

"Untuk penggunaan TKDD ini, pemerintah mendorong Pemda untuk memanfaatkan secara maksimal untuk penanganan pandemi Covid-19," kata Heru.

Terkait manfaat APBN 2020 di Sumbar, Heru merincikan, berdasarkan data yang disampaikan satuan kerja Kementerian/Lembaga, capaian output APBN 2020 di Provinsi Sumatera Barat diantaranya melalui belanja K/L memberikan output jalan 579 km, jembatan 4,13 km sekolah 8 unit, irigasi 738 km dan pembangunan satu bandara di Kepulauan Mentawai.

Sementara, dana DAK Fisik memberikan hasil seperti jalan 3.771 km, jembatan 660 m, 1.941 ruang kelas, dan irigasi seluas 3.373 hektar.

Dana Desa memberikan hasil 229,27 km, jembatan 292 unit, irigasi 17,88 km dan embung 17,88 km.

Dalam rangka mengurangi dampak pandemi covid-19 kepada masyarakat, kata dia, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk BLT Dana desa untuk 85 ribu keluarga rata-rata per bulan.

"Capaian ini pada tahun 2020 menjadi gambaran terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah pusat pada masa pandemi ini," imbuh Heru.

Meski demikian, prospek perekonomian ke depan masih sangat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan pandemi Covid-19 dan keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Permintaan domestik (konsumsi dan investasi) diperkirakan kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Penanganan pandemi dan eksekusi Program PEN yang efektif, serta stabilitas tingkat inflasi diharapkan mampu mengembalikan aktivitas belanja dan mobilitas secara normal.

"Pemerintah dan seluruh otoritas terus berupaya agar keuangan negara tetap dikelola dengan hati-hati, terukur, dan transparan untuk menjaga agar APBN tetap kredibel," tambah Heru.

Ia mengatakan, arah kebijakan fiskal ke depan APBN akan tetap diprioritaskan guna dukungan penanganan Covid-19 serta memberikan bantalan pengaman sosial dan ekonomi.

Namun, masih perlu dukungan kebijakan dan instrumen lain serta dukungan semua lapisan masyarakat untuk mendukung penanganan Covid-19 termasuk pelaksanaan vaksinasi.

Pemerintah pusat akan tetap menjaga defisit, pembiayaan dan utang tetap aman dengan menjadikan value for money sebagai pedoman.

"Untuk itu APBN bekerja secara bersama dan berkoordinasi dengan instrumen kebijakan moneter serta regulasi sektor keuangan untuk menjaga stabilisasi dan mempercepat pemulihan ekonomi," tutup Heru. (*)