Survei Sebut 52 Persen Masyarakat Khawatir Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Sumbar: Jangan Takut

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, dilaksanakan di tengah situasi pandemi Covid-19.

Karena itu, KPU secara nasional sudah mengeluarkan kebijakan terkait prinsip penyelenggaraan pemilihan 2020, harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

Serta mewujudkan Pemilu aman, sehat, selamat, dan demokratis.

• Razia Protokol Kesehatan di Padang, Pengendara Tak Pakai Masker Disanksi Menyapu Jalan

Komisioner KPU Sumbar, Gebril Daulay mengatakan, 9 aspek kegiatan diatur mesti mengikuti protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19.

Mulai dari pembentukan PPK dan PPS, pemutakhiran data pemilih, verifikasi syarat calon perseorangan, pendaftaran dan penetapan Paslon, kemudian juga kampanye, pungut hitung, rekapitulasi, hingga sosialisasi dan pendidikan pemilih.

"Hal itu harus menggunakan protokol kesehatan. Ini tentu tidak bisa hanya bertumpu pada komitmen penyelenggara, tapi semua stakeholder termasuk peserta pemilihan dan lain sebagainya," ujar Gebril Daulay.

• BREAKING NEWS: Tambah 177 Kasus Positif Corona di Sumbar, Padang dan Bukittinggi Terbanyak

Gebril Daulay menuturkan, sejumlah riset, masih ada kecemasan masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada 9 Desember nanti.

Bahkan, lanjutnya, salah satu lembaga survei beberapa waktu lalu, merilis ada sekitar 52 persen masyarakat yang masih khawatir.

Sekalipun juga ada juga optimisme dari survei Kompas, pemilih akan datang ke TPS, jika ada jaminan, aman, sehat, dan selamat.

Gebril Daulay meminta masyarakat tidak cemas menggunakan hak pilihnya saat Pilkada 2020 di tengah pandemi coronavirus baru (Covid-19).

• KPU Izinkan Konser Musik Saat Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19, Mahfud: Ujungnya Pasti Dangdutan

"Masyarakat jangan takut memilih. KPU telah menyiapkan rencana protokol kesehatan di seluruh TPS," tambah Gebril Daulay.

Satu yang penting disosialisasikan, menurut Gebril Daulay adalah meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS aman.

Itu sepanjang semua pihak taat dan patuh protokol yang sudah diatur dalam PKPU.

"Karena jika penyelenggara taat, peserta tidak taat, pemilih tidak taat, akan terjadi penularan. Untuk itu, butuh komitmen semua pihak," kata Gebril Daulay. (*)