Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay: Selain Virus Corona, Virus Elektoral Jauh Lebih Berbahaya

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 menghadapi sejumlah tantangan.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulay saat sosialisasi pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19, Senin (21/9/2020).

Tantangan yang ia maksud adalah soal partisipasi pemilih.

Partisipasi pemilih gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2015 lalu sebesar 59,58 persen.

• Survei Sebut 52 Persen Masyarakat Khawatir Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Sumbar: Jangan Takut

Sementara, tahun 2020 ini KPU punya target partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen.

"Saya kira ini sesuatu yang tidak mudah, dengan modal dasar 59,58 persen."

"Namun kita punya optimisme, bahwa target ini bisa terwujud jika semua bekerja keras," kata Gebril Daulay.

Salah satu aspek yang mempengaruhi partisipasi pemilih menurut Gebril Daulay adalah kualitas Paslon yang dihadirkan parpol maupun gabungan parpol pengusung.

• Razia Protokol Kesehatan di Padang, Pengendara Tak Pakai Masker Disanksi Menyapu Jalan

Kata dia, tidak hanya sosialisasi dan pendidikan pemilih, tapi bagaimana peserta pemilihan, meyakinkan publik atau pemilih, bahwasanya calon yang diusung punya punya kompetensi, integritas, kapabilitas dan memenuhi unsur akseptabilitas sebagaimana mandat UU pemilihan.

"Ini adalah bagian dari aspek yang mempengaruhi, itu di luar kemampuan KPU," tegas Gebril Daulay.

Gebril Daulay melanjutkan, wabah Covid-19 menyebar cepat dan masif.

Hal itu tidak saja berdampak pada aspek kesehatan masyarakat tapi dengan cepat memengaruhi multi sektor seperti ekonomi, sosial, politik dan keamanan.

• BREAKING NEWS: Tambah 177 Kasus Positif Corona di Sumbar, Padang dan Bukittinggi Terbanyak

"Kita tidak hanya menghadapi Virus Corona, tapi dalam demokrasi, kita menghadapi yang disebut virus elektoral," tutur Gebril Daulay.

Menurut Gebril Daulay, virus elektoral sepenuhnya belum bisa diobati.

Politik identitas, politisasi sara, politik transaksional/politik uang dan penyebaran hoax (informasi bohong) masih bekerja dalam ruang kontestasi politik.

Kata dia, virus elektoral dapat merusak tatanan demokrasi.

• Ada Staf yang Positif Corona, Tahapan Pilkada KPU Berlanjut Sesuai Protokol Kesehatan

"Perlu diwaspasi dan butuh kerja sama untuk mencegahnya, karena dalam UU pemilihan, si pemberi dan si penerima bisa dipidana, tapi kita terlebih dahulu memberikan edukasi kepada masyarakat," jelas Gebril Daulay.

Gebril Daulay melanjutkan, untuk mengatasi jenis virus elektoral yang berpotensi jadi pandemik pada pemilihan, maka penting menyiapkan sistem yang kuat agar penyelenggara, peserta dan pemilih tidak terpapar.

Sosialisasi dan internalisasi secara teratur dan terus menerus kepada semua satuan kerja mutlak diperlukan.

"Perlu disampaikan kepada paslon, tim kampanye dan relawan agar berhati-hati melakukan kegiatan kampanye di media sosial."

"Selain Virus Corona, virus elektoral jauh lebih berbahaya sesungguhnya, bisa merusak tatanan demokrasi dan wajah pemerintahan lima tahun ke depan," tegas Gebril Daulay. (*)