Tak Cuma ke Mabes Polri, Puan Maharani juga akan Dilaporkan ke MKD DPR RI

TRIBUNPADANG.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani resmi dilaporkan ke Mabes Polri pada Jumat (4/9/2020) sore.

Tak cuma ke polisi, Puan Maharani juga akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Laporan tersebut adalah buntut ucapan Puan Maharani 'Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila'.

Anak Megawati itu dilaporkan oleh kelompok Minangkabau yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM).

• Patahkan Ucapan Puan Maharani, Legislator PAN Guspardi Gaus: Orang Sumbar Itu Paling Pancasilais

Ketua PPMM, David mengatakan, selain melaporkan ke Bareskrim Polri, pihaknya juga akan melaporkan Puan Maharani ke MKD DPR RI.

Pelaporan terkait pernyataan Puan saat pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Sumatera Barat, Rabu (2/9/2020) lalu.

Di mana, pernyataan Puan dianggap telah menghina dan menyakiti masyarakat Sumatera Barat, dengan mengatakan 'Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila'.

"Jadi setelah laporan ke polisi ini, kita akan ke MKD untuk buat laporan juga. Senin atau Selasa pekan depan."

"Kalau laporan ke kepolisian kan itu pidananya, tapi ke MKD unsur kedewanannya, di mana ia sebagai Ketua DPR RI," kata David di Bareskrim Polri, Jumat.

• Pemuda Minang Laporkan Puan Maharani ke Polisi, soal Ucapan Semoga Sumbar Dukung Negara Pancasila

Sebelumnya, PPMM mendatangi Bareskrim Polri, Jumat (4/9/2020) sekira pukul 15.00 WIB, untuk melaporkan Puan Maharani atas pernyataannya itu. 

"Kami Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Minang pada hari ini akan melaporkan Puan Maharani yang mana sebagai Ketua DPR RI dalam kesempatan yang lampau, telah menghina masyarakat Sumatera Barat," kata David.

Menurut David, pihaknya melaporkan Puan dengan beberapa pasal terkait pernyataannya itu.

"Yakni Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 14 serta 15 UU Nomor 1 tahun 1946," katanya.

• Padang Zona Merah Penyebaran Covid-19, Kepala BPBD: Pengawasan Protokol Kesehatan Diperketat

Menurut David, ia.membawa sejumlah barang bukti dalam pelaporan yakni flashdisk rekama suara Puan Maharani atas pernyataannya di Yotube, dan screen shoot di media online.

David memastikan pelaporannya tidak ada hubungannya dengan politik.

"Ini tidak ada hubungan dengan politik. Itu urusan partai politik. Ini murni pesan mamak saya di kampung, yang minta tolong bawakan suara kita bahwa di kampung di Sumatera Barat, sudah bergejolak. Jadi kita tidak main-main," katanya.

Menurut David bangsa Indonesia bukan hanya punya atau diperjuangkan oleh Bung Karno saja.

• Pengecekan Data Ulang, BLT Rp 600 Ribu Tahap 2 untuk Karyawan Swasta Segera Cair

"Bangsa ini bukan hanya bangsa punya Bung Karno. Jadi jangan sembarangan Puan ngomong. Itu yaag kita tekankan."

"Tolong sampaikan bahwa bangsa ini bukan hanya milik keluarga Pak Karno tapi Bung Hatta terlibat, Bung Syahril terlibat, dan Agus Salim."

"Yang mana mereka juga pendiri bangsa dan dari Sumatera Barat. Itu yany buat kita kesal, Bagaimana Sumatera Barat dianggap tidak Pancasila, oleh Puan," kata David.

Karenanya, tambah dia, kata yang keluar dari mulut Puan adalah 'Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila'.

"Semoga kan harapan, jadi menurutnya belum terjadi Pancasila di Sumatera Barat. Itu yang kita mau bawa pesan itu," katanya.

• Kantor Disdukcapil Padang Ditutup Sementara, Pelayanan Tatap Muka Dialihkan Secara Daring

Akar masalah

Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang 'Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila' berujung kontroversi.

Pernyataan tersebut dianggap kurang pantas diucapkan oleh Puan, terlebih ia juga kini sebagai Ketua DPR RI.

Di media sosial, sejumlah tokoh memberikan respon terhadap pernyataan tersebut. 

Diberitakan sebelumnya, Puan menyampaikan hal itu saat mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Sumatera Barat, Puan Maharani menyelipkan harapan kepada provinsi tersebut.

• Dekat dan Hormat Dengan Ulama, Mulyadi Dinilai Pantas Memimpin Sumbar

Puan mengatakan, rekomendasi untuk pilkada di Sumatera Barat diberikan kepada Mulyani dan Ali Mukhni.

Setelah mengumumkan pasangan calon tersebut, Puan menyampaikan harapannya kepada Sumatera Barat.

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila."

"Bismillahirahmannirrahim," ucap Puan saat pengumuman pasangan calon kepala daerah gelombang V secara virtual di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Mulyani merupakan politikus Partai Demokrat, dan Ali Mukhni menjabat Bupati Padang Pariaman.

Sementara, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mengaku kesulitan menentukan calon kepala daerah di Sumatera Barat.

• Sepekan Terakhir, Sumbar Diguncang Gempa 4 Kali, BMKG : 2 Kali Terjadi di Padang Pariaman

"Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan, meski sudah ada beberapa daerah yang meminta."

"Katakan sudah ada DPC-nya, DPD-nya, tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut, menurut saya mengapa kok masih agak sulit," ungkap Megawati saat pengumuman cakada secara virtual di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Menurut Megawati, jika melihat sejarah yang ada, banyak sekali orang Sumatera Barat menjadi nasionalis dan bekerja sama dengan Presiden pertama Indonesia Soekarno dan Bung Hatta yang berasal dari Sumbar.

"Hal-hal seperti ini sebenarnya adalah tugas kita untuk mempelajari mengapa ada daerah-daerah."

"Yang artinya belum bisa atau belum mau mempercayai kepada alat perjuangan partai politik yang namanya PDI Perjuangan."

"Itulah salah satu bagian kerja keras kita."

"Alhamdulilah sampai hari ini PDI Perjuangan merupakan partai, boleh dibilang menjadi partai utama pelopor dari partai lainnya," sambung Megawati.

• Daftar 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, Telah Ditetapkan Kemenag

Pernyataan dari Puan tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Banyak pihak merespon tentang ucapan dari Ketua DPR RI tersebut.

Salah satunya adalah politisi Fadli Zon.

Fadli menilai, orang yang meragukan masyarakat Sumbar dalam dukungannya terhadap Pancasila adalah mereka yang tidak mengerti sejarah.

"Hanya orang-rang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila. Ada 3 orang Minang hebat di belakang perumusan Pancasila n UUD 1945: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin n H Agus Salim. Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang Proklamator,"tulisnya di akun Twitter, dikutip wartakotalive.com, Kamis (3/9/2020).

Politikus PDI P minta warga Sumbar tahan diri

Politikus PDIP Arteria Dahlan berharap warga Sumatera Barat menahan diri dalam menyikapi pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Sebelumnya, Puan menyatakan harapannya semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Hal itu disampaikan Puan saat mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Sumatera Barat.

"Sebagai anak yang terlahir dari ayah ibu yang orang asli minang, maupun sebagai Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang se Indonesia, saya sangat sedih dan prihatin."

"Sekaligus berharap agar orang Minang hendaklah dapat menahan diri, jangan mau dipecah belah."

"Saya mohon kita semua dapat lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi pernyataan Mbak Puan," kata Arteria kepada wartawan, Jumat (4/9/2020).

Anggota Komisi III DPR itu memastikan tidak ada maksud sedikitpun dari Puan untuk menyinggung perasaan masyarakat Minang, baik yang berada di Sumbar maupun di tanah rantau.

Sebab, menurutnya Puan sendiri merupakan orang Minang.

"Mbak Puan itu orang Minang, ayahnya almarhum Pak Taufiq Kiemas, beliau itu Datuk, Datuk Basa Batuah, orang Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat."

"Bahkan ibunya, Ibu Megawati Sukarnoputri pun memiliki darah Minang bergelar Puti Reno Nilam."

"Nenek beliau, Ibu Fatmawati, anak dari seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu," ujarnya.

"Jadi dalam diri, tubuh dan pemikiran Mbak Puan, baik langsung maupun tidak langsung, mewarnai hidup dan kehidupan beliau."

"Sampai sekarang pun Mbak Puan masih kelihatan banget orang Minangnya."

"Dan kelihatan sekali bagaimana beliau konsisten meneruskan politik keberpihakannya terhadap orang Minang, baik di kebijakan kepartaian maupun kebijakan di fraksi di DPR RI," bebernya.

Arteria menegaskan, baik Puan, Megawati, dan almarhum Taufik Kiemas, selalu menunjukkan keberpihakan kepada orang Minang.

Ia mencontohkan dirinya sendiri yang merupakan orang asli Minang.

Arteria mengatakan dirinya menjadi anggota DPR saat ini menunjukkan keberpihakan keluarga Megawati, Taufik Kiemas, dan Puan, terhadap anak muda asal Minangkabau.

"Saya berasal dari keluarga Masyumi, nenek saya ditangkap Bung Karno karena PRRI."

"Tapi justru saya direkrut oleh Pak Taufiq, diberikan ruang dan kesempatan untuk berekspresi di partai."

"Hingga pada akhirnya diberikan kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif dan pada akhirnya menjadi anggota DPR terpilih," paparnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Selain Dilaporkan ke Polisi, Puan Maharani Juga akan Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI