Breaking News:

Pilkada Sumbar

KPU Sumbar Mulai Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Independen di Pilkada 2020

KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mulai melakukan verifikasi faktual syarat dukungan jalur perseorangan atau independen.

TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita
Anggota KPU Sumbar, Izwaryani 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mulai melakukan verifikasi faktual syarat dukungan jalur perseorangan atau independen.

Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar Izwaryani mengatakan, verifikasi faktual pihaknya akan benar-benar memastikan terhadap warga yang mendukung dengan menyertakan KTP-nya.

"Petugas menjumpai langsung warga yang mendukung calon tersebut dan akan melakukan pencocokan, apakah benar mendukung sesuai KTP yang tercantum," ucap Izwaryani saat dihubungi, Minggu (28/6/2020).

Video Tak Senonoh Muncul saat Webinar Sosialisasi KPU Sumbar, Zoom Disusupi Orang Luar Negeri?

Pilkada Saat Pandemi Covid-19, Gubernur Sumbar: Tidak Bisa Marah ke KPU Jika Kurang Ini dan Itu

Kalau memang ada dicentang, kalau tidak ada dicoret.

Hal itu akan menjadi kesimpulan bagi KPU berapa yang memenuhi syarat dan beberapa yang tidak memenuhi syarat.

"Jika warga tidak ada di lokasi, kita langsung sampaikan ke LO calon agar mengumpulkan warga tersebut di Kantor PPS," jelas Izwaryani.

Hal yang sama akan berlaku, di sana warga akan ditanya tentang kepemilikan KTP-nya, pekerjaannya, dan lainnya.

Ketua KPU Sumbar Akui Banyak Pihak Pesimis Soal Partisipasi Pemilih Pilkada Saat Pandemi Corona

Cara KPU Sumbar Restrukturisasi Anggaran Pilkada Sumbar 2020 hingga Bisa Hemat Rp 11 Milar

Izwaryani mengatakan, ada beberapa daerah yang sudah mulai melakukan verifikasi faktual sejak, Jumat (26/6/2020).

Yakni sebagian desa di kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Sijunjung.

Namun, kata dia, ada juga beberapa daerah yang akan mulai pada Senin (29/6/2020) yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

"Rencana awal, verifikasi faktual memang serentak dimulai pada 27 Juni. Tetapi, terakhir ada kebijakan penyelenggara wajib rapid test."

"Karena fasilitasi rapid test dari Pemda tidak terkejar dilaksanakan pada 27 Juni, akhirnya jadi tidak serentak," ujar Izwaryani.

Kendati demikian, tahapan verifikasi faktual tetap akan berlangsung hingga 14 hari. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved