Breaking News:

Pilkada Sumbar 2020

Pilkada Saat Pandemi Covid-19, Gubernur Sumbar: Tidak Bisa Marah ke KPU Jika Kurang Ini dan Itu

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno tidak menampik munculnya persoalan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

TribunPadang.com /Rizka Desri Yusfita
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat ditemui, Selasa (26/5/2020). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno tidak menampik munculnya persoalan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Namun yang perlu diketahui bersama, kondisi saat ini adalah pandemi.

Menurutnya, kondisi itu menjadi suatu pemahaman yang sama sehingga dalam memandang semua peristiwa tetap dikaitkan dengan kondisi pandemi.

Cara KPU Sumbar Restrukturisasi Anggaran Pilkada Sumbar 2020 hingga Bisa Hemat Rp 11 Milar

Tahapan Pilkada Sumbar 2020 Saat Pandemi Corona, Jadwal Sesuai  PKPU Nomor 5 Tahun 2020

"Tidak bisa marah ke KPU, jika kurang ini dan itu. Jangan sampai melemahkan semangat bersama. Maka kita harus bersama mengatasi kelemahan yang terjadi akibat pandemi," ajak Irwan Prayitno saat diskusi tentang Penyelenggaraan Pilkada di Sumbar dalam Terpaan Pandemi Covid-19, Sabtu (20/6/2020) malam.

Terkait anggaran Pilkada, kata Irwan Prayitno, itu adalah amanat undang-undang yang harus dijalankan.

Ia mengatakan, besar kecil itu relatif bisa dibicarakan sesuai kebutuhan dan semuanya harus dipenuhi.

Untuk Sumbar, jelas Irwan Prayitno, anggaran yang semula untuk KPU Bawaslu sebesar Rp 90 miliar sudah di tangan masing-masing penyelenggara.

"Sisanya sekitar Rp45 miliar ada di kita (provinsi)," ungkap Irwan Prayitno.

Dengan adanya Covid-19 maka ada dua hal yang dilakukan yakni mengefisiensi anggaran dan ada tambahan berupa APD dan rapid tes.

"Kita menunggu adendum untuk NPHD, Senin diharapkan sudah tuntas," ujar Irwan Prayitno.

Ia kembali menegaskan, persoalan anggaran Pilkada, Provinsi sudah menyiapkan sesuai kebutuhan, besar kecil bisa dibicarakan.

Terkait APD akan disiapkan, teknis dibicarakan, surat menyurat diselesaikan, bisa pinjam dan sebagainya atau nanti menunggu dari pusat.

"Yang jelas, kami ingin tahapan yang sudah ditetapkan harus dijalankan dengan maksimal dan kita backup," terang Irwan Prayitno. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: afrizal
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved