New Normal Sumbar
Alasan 16 Kabupaten dan Kota Se-Sumbar Terapkan New Normal, Berikut Ini Ada Tiga Pointer Besar
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno mengungkap alasan 16 kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno mengungkap alasan 16 kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar hingga menerapkan new normal, Minggu (7/6/2020).
Ia menjelaskan, sesuai dengan WHO dan arahan pusat, Kemendagri, Kemenkes dan BNPB itu setidaknya ada tiga poin besar.
Pertama, dari syarat epidemiologi, kedua, sistem kesehatan, dan ketiga, kesiapan masyarakat lainnya.
"Ketiga ini khususnya poin satu epidemiologi, itu sudah bisa mengendalikan transmisi lokal dan transmisi impor dari luar," jelas Irwan Prayitno.
• BREAKING NEWS Sumbar Resmi Terapkan New Normal 8 Juni 2020, Kecuali Padang dan Mentawai
• Skema Pendidikan New Normal, Disdik Padang Atur Bagi yang Siswa Punya Sakit Bawaan
• Kota Bukittinggi Mulai Ramai, Namun Pedagang Keluhkan Daya Beli Masih Rendah
Kemudian, angka penambahaan kasus sudah landai serta berkurangnya jumlah positif semenjak ditemukannya 23 Maret 2020.
Sementara, dari segi penilaian effective reproduction number (Rt) Provinsi Sumbar juga di bawah 1.
"Kota dan kabupaten pun sebetulnya sudah di bawah 1," ungkap Irwan Prayitno.
"Dari 18 kabupaten kota secara data Rt-nya sudah di bawah 1 semua," jelas Irwan Prayitno.
Bahkan, sebut Irwan Prayitno, Rt tersebut tidak bisa dihitung karena memang sangat sedikit angka penularan kasus di Sumbar.
Setidaknya, kata Irwan Prayitno, dua pekan berturut-turut tidak ada penambahan kasus di kabupaten kota di Sumbar dan dapat disimpulkan tidak ada kasus baru.
"Dari data itu 16 kabupaten kota di Sumbar siap memasuki tatanan baru dan aman covid-19," terang Irwan Prayitno.
Untuk kesiapan sistem kesehatan, seperti rumah sakit, laboratorium, infrastruktur dan APD semuanya sudah siap.
Menurut Irwan Prayitno, kesiapan masyarakat yang mungkin masih kurang, tetapi diingatkan bupati dan wali kota melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan.
"Sanksi aturan yang akan kita buat dalan bentuk arutan Perda , Perwako, Pergub atau Perbup. Ini akan menjadi rujukan untuk mendisiplinkan masyarakat. Didukung TNI dan Polri," tegas Irwan Prayitno.
