Lurah Korong Gadang Minta DPRD Padang Sinergi dengan BPS Padang Terkait Basis Data Terpadu

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Lurah Korong Gadang Zulfadi menyampaikan persoalan basis data terpadu sudah berulang kali dilakukan verifikasi.

Namun hasil verifikasi dari pemerintah pusat tetap sama dengan data sebelum verifikasi.

"Data basis data, asalnya dari sensus senduduk, sudah beberapa kali kita verifikasi.

• Komisi I DPRD Padang Tinjau Lapangan ke Kecamatan Kuranji, Soroti Basis Data Terpadu

• VIDEO - DPRD Padang Hearing dengan Wakil Warga Teluk Bayur dan Pelindo Bahas Ganti Rugi

Namum berulang kali data yang keluar dari pusat itu terus atau tidak berubah," kata Zulfadi pada Komisi 1 DPRD Padang pada Senin (3/2/2020) di Padang.

Dikatakan DPRD Padang bisa menelusuri penyebab hal tersebut dengan bersinergi dengan BPS Padang.

"Jadi mohon ditelusuri hal ini. Mohon DPRD bisa bersinegi dengan BPS Padang," ungkapnya.

• Ketua Komisi 1 DPRD Padang Sebut Penamaan Jalan Bypass Ditargetkan Maret 2020 Tuntas

• Soal Penamaan Jalan Bypass Padang, DPRD Padang Sempat Disarankan Konsultasi ke Daerah Ini

Dikarenakan data BDT diambil berdasarkan data BPS Padang.

"Agar memang secara UU data BPS yang diakui secara nasional dan sulit diubah.

Orang kaya sudah ganti, namun tetap itu saja yang keluar, mohon ini menjadi perhatian, jangan lurah terus diserahkan," tambahnya.

• Komisi 2 DPRD Padang, Perwakilan Warga Teluk Bayur dan PT Pelindo Bahas Ganti Rugi

• Terkait Dugaan Praktik Prositusi Ibu dan Anak, Begini Tanggapan Anggota DPRD Padang

Selain itu, diharapkan adanya aturan dari DPRD Padang untuk membentengi lurah.

"Mereka orang mampu dan ingin dimasukan ke BDT tetapi tentu tidak bisa, inilah kami dilaporkan Ombudsman, kami harapkan terbentengi dari hal itu," tambahnya.

Dengan kunjungan komisi I, dirinya berharap ada bantuan material dan imaterial kepada masyarakat. (*)