Mentawai Diguncang Gempa 2 Hari Berturut-turut, Hanya Pendahuluan? Begini Penjelasan Pakar

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padang Panjang mencatat adanya empat kali gempa yang terjadi di wilayah Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar).

Gempa itu terjadi sejak, Selasa (22/10/2019) hingga Rabu (23/10/2019) pagi.

Melihat fenomena ini, Pakar Gempa Universitas Andalas (Unand), Badrul Mustofa mengatakan, gempa yang terjadi dua hari berturut-turut pada 22 dan 23 Oktober 2019 kemarin hampir sama dengan gempa yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu.

• POPULER SUMBAR - Berturut-turut Mentawai Diguncang Gempa| Ada Bayi Ditemukan di Tepi Jalan

"Ini merupakan aktivitas dari subdoksi lempeng indo australia terhadap lempeng Eurasia," kata Badrul Mustofa saat dihubungi TribunPadang.com, Kamis (24/10/2019).

Dikatakan Badrul Mustofa, pergerakan megathrust Mentawai masih mengancam wilayah pesisir pantai Provinsi Sumbar.

Seperti diketahui, jelasnya, daerah megathrust Mentawai ini adalah daerah-daerah gempa bumi aktif.

Dari megathrust Mentawai ini, kata dia, pakar sudah mengelompokkan dua segmen, meliputi Segmen Siberut dan Segmen Sipora-Pagai.

• Hasil Monitoring Sementara Gempa Mentawai BPBD: Tidak Ada Laporan Korban Jiwa

"Prediksi pakar, Segmen Siberut masih menyimpan dua pertiga lagi energi," ungkap Badrul Mustofa.

Dijelaskannya, gempa yang terjadi April 2005 lalu tepatnya beberapa hari setelah gempa Nias, ditambah dengan gempa lain termasuk gempa 30 September 2009, hal itu kata Badrul bisa diperhitungkan sebagai gempa yang terjadi di pinggiran Segmen Siberut.

Sehingga dengan gempa-gempa itu, jelasnya baru sepertiga yang keluar energi gempanya.

Sementara, dua pertiganya lagi bisa ke luar kapan saja.

"Bahkan, sejak beberapa tahun yang lalu, sudah bisa keluar. Dan bisa juga satu atau dua tahun lagi bahkan bisa 50 tahun lagi keluar," ujar Badrul Mustofa.

• BMKG: Gempa Tuapejat Kepulauan Mentawai Termasuk dalam Klasifikasi Gempa Bumi Dangkal

Kendati demikian, kata Badrul, gempa yang terjadi kemarin, belum bisa dikatakan apakah itu sebagai gempa pendahuluan sebelum munculnya gempa yang berkekuatan besar.

Akan tetapi bisa juga gempa yang terjadi kemarin atau beberapa bulan sebelumnya merupakan pengurangan-pengurangan dari energi gempa yang masih sisa dua pertiga.

Jika energi gempa terus berkurang, bisa saja energi gempa itu hilang seutuhnya.

"Namun, memang belum ada rumus yang menyebutkan ini akan terjadi gempa berikutnya dengan skala yang lebih besar," ucapnya.

Sementara, kata Badrul, kalau gempa kemarin dianggap gempa pendahuluan, tentu muncul pertanyaan, gempa utamanya kapan?

• Dua Hari Berturut-turut Mentawai Diguncang Gempa Sebanyak 4 Kali Pada Lokasi yang Sama

Dikatakannya, jarak antara gempa pendahuluan dengan gempa utama itu bisa singkat, bahkan sangat singkat bisa juga lama.

"Belum ada pedoman dan patokan yang pasti tentang itu. Artinya yang paling penting ialah mitigasi menghadapi bencana gempa," jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat termasuk pemerintah harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana karena gempa tidak bisa diprediksi, akan terjadi atau tidak?

"Kalau jadi, kapan terjadinya. Kita tidak pernah tahu," tambahnya.

Dijelaskannya, Megathrust Mentawai mulai dari sisi Timur Kepulauan Mentawai hingga 150-160 Km dari lautan Hindia.

• Berbagai Produk dan Layanan Disediakan Bank Mandiri Syariah, Bisa Cicil hingga Gadai Emas

"Itu yang disebut Megathrust, yang paling berisiko tentu Mentawai. Kalau terjadi tsunami, sumber tsunami juga berdekatan dengan Mentawai. Maka lagi-lagi Mentawai yang paling rawan," katanya.

Setelah itu, daerah yang terdampak Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Tiku Kabupaten Agam, Pasaman Barat dan Pesisir Selatan.

Dalam hal membangun kesiapsiagaan, masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya sekaligus mengurangi kerentanan.

Badrul Mustofa menilai sejauh ini, usaha mitigasi di kabupaten dan kota yang terdampak cukup signifikan namun masih perlu ditingkatkan.

Kemudian, pemerintah harus mampu menganggarkan dana untuk kebencanaan.

"Ideal untuk kebencanaan itu 1 persen dari APBD," tuturnya. (*)