Ramai-ramai Guru PNS di Wamena Ingin Pindah Tugas ke Sumbar, tapi Tak Diizinkan Pemda Setempat

Tak hanya DEP, YEP menjelaskan situasi dan kondisi selama ia mengajar di Wamena.

"Mereka sangat ramah dan baik. Tapi masyarakat kawasan pegunungan tengah tidak bisa ditebak. Rata-rata mereka mudah menerima informasi hoaks," ungkap YEP.

Selain itu, kalau ada informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mereka juga mudah terprovokasi.

2017, kata YEP, sering terjadi konflik di Wamena. Puncaknya pada 23 September 2019 lalu.

YEP juga menyebutkan, sebagai PNS sebetulnya ia siap ditempatkan di mana saja.

Namun, ia sedikit kaget dengan apa yang terjadi di Wamena baru-baru ini.

• Perantau Minang di Wamena Pulang ke Sumbar, Emma Yohanna: Ini Bisa Memunculkan Persoalan Sosial

"Jadinya saat bertugas, selama ini kami selalu menaruh perasaan was-was," ucapnya.

Kepala Biro Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar, Syaifullah mengatakan, pindah tugas sudah diatur oleh pemerintah.

Apalagi, dalam upaya pindah tugas itu harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Pemprov Papua.

"Sementara, Pemkab Jayawijaya tidak memberi izin itu yang menjadi persoalan," kata Syaifullah.

Namun, pihaknya akan mengupayakan dengan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan.

• Perantau Minang di Wamena Pulang ke Sumbar, Emma Yohanna: Ini Bisa Memunculkan Persoalan Sosial

"Kalau SMA ke provinsi, sementara SD dan SMP ke kabupaten/kota. Kalau diizinkan, Pemprov Sumbar tentu siap menerima," sambung Syaifullah.

Di sisi lain, beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan ia memang menerima informasi soal kepindahan PNS dari Wamena ke Sumbar.

Dia sudah pernah membicarakan itu dengan Sekda Wamena.

"Saya dapat informasi, ada dua. Tapi waktu ke sana kan saya bertemu sekdanya, sekdanya langsung menolak. Kalau emang di sana di lepas, kita tentu terima," kata Nasrul Abit baru-baru ini.(*)