Berita Sumbar Hari Ini

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai Tegaskan Pelayanan Publik Harus Disertai Tindakan

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, berharap institusi pelayanan publik tidak menjadi lip service semata.

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
TribunPadang.com /Rizka Desri Yusfita
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai hadir di Padang dalam rangka perjanjian kerja sama Ombudsman dengan Pemprov Sumbar, Pemkab Tanah Datar, dan UNP, Senin (14/10/2019). 

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai Sebut Pelayanan Publik Bukan Lip Service Semata, Harus dengan Tindakan

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, berharap institusi pelayanan publik tidak menjadi lip service semata.

Menurutnya, pelayanan publik butuh standar pelayanan publik dan harus dimiliki setiap penyelenggara pelayanan publik.

"Pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pelayanan publik harus disertai dengan perbaikan yang sungguh-sungguh.

Ombudsman RI Teken MoU Optimalkan Pelayanan Publik Bersama Pemprov Sumbar,Pemkab Tanah Datar dan UNP

Semarak Pekan Pelayanan Publik Sambut Hari Jadi Ke-7 Ombudsman RI Perwakilan Sumbar

Tidak cukup dengan lip service saja. Tetapi harus dengan perbuatan," tegas Amzulian Rifai, di Padang, Senin (14/10/2019).

Dia menambahkan, pemerintah harus memerhatikan pelayanan publik dan kebutuhan dari masyarakat.

Pihaknya memerhatikan, masih banyak keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik.

"Kalau tingkat nasional itu paling banyak berkaitan dengan pelayanan publik di pemerintah daerah.

Keluhan terhadap pemerintah daerah masih banyak, misal masalah perizinan," terang Amzulian Rifai.

Menurut Amzulian Rifai, MoU penting dilakukan supaya komunikasi bisa jadi lebih bagus.

"Kalau surat menyurat itu menjadi lebih lama. Rakyat tidak butuh yang sifatnya formalitas. Kita ingin pelayanan publik lebih cepat," ujar Amzulian Rifai.

Di tingkat nasional, lanjut Amzulian Rifai, pelayanan publik di bidang pendidikan setiap tahun mengemuka.

Terutama berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru.

Sementara, di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan belum bagus tapi penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini BPJS sudah berbicara mengenai kenaikan iuran.

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved