BKPM Targetkan Investasi Masuk 2019 Sebesar Rp 792 T, Ini Kendalanya di Pusat dan Daerah

Pasang Target Investasi 792 Triliun pada Tahun 2019, Ini Kendala di Pusat dan Daerah

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memasang target investasi yang masuk sepanjang Tahun 2019 sebesar Rp 792 Triliun.

Angka tersebut akan terus naik hingga mencapai diatas Rp 850 Triliun pada Tahun 2020.

Demikian diungkapkan Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Wisnu Wijaya Soedibjo di Padang, Selasa (10/9/2019).

• Sumbar Tawarkan Investasi Lewat Sektor Pariwisata, Energi Terbarukan, Perikanan dan Industri Hilir

• Tim Pemprov Sumbar Sisir Hingga Perairan Kepulauan Mentawai untuk Cek Izin Investasi

"Pemerintah pasang target seperti itu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen.

Hal tersebut memang tugas berat kita bersama terutama bagi seluruh jajaran pemerintah dan BKPM.

Tak ada pilihan lain, investasi tulang punggung majunya perekonomian.

Mudah-mudahan dengan semangat pemerintahan baru, bisa tercapai target tersebut," harap Wisnu Wijaya Soedibjo.

Sejauh ini, kata Wisnu Wijaya Soedibjo, kendala investor bukan pada jaminan keamanan, tetapi secara umum terkendala pada perizinan yang berbelit-belit baik di pusat maupun daerah.

"Pemerintah terus merampungkan pengidentifikasian masalah yang dianggap menghambat investasi.

Yakni dengan cara meluncurkan Online Single Submission (OSS) yang diperbarui menuju versi 1.1.

Terkait OSS sudah kita manage, Insya Allah ke depan perizinan yang berbelit-belit bisa dikurangi," jelas Wisnu Wijaya Soedibjo. 

Untuk memperkuat arus investasi di Tanah Air dan memberikan rasa aman kepada investor, BKPM
bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mensosialisasikan Pedoman Kerja BKPM-Polri tentang Jaminan Keamanan Berinvestasi di Indonesia.

"Efektifitas kerja sama BKPM dan Polri cukup baik. Biasanya kalau ada demo buruh dan preman di lokasi investasi wilayah Jawa, itu bisa diredam.