Sumbar

Tim Pemprov Sumbar Sisir Hingga Perairan Kepulauan Mentawai untuk Cek Izin Investasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta seluruh pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan pantai dan pulau-pulau keci

Tim Pemprov Sumbar Sisir Hingga Perairan Kepulauan Mentawai untuk Cek Izin Investasi
TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit sebut arah trase Jalan Tol Padang Pekanbaru di Sicincin Lubuk Alung bergeser ke arah timur 

Pemprov Sumbar Minta Para Pelaku Usaha Zonasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Segera Urus Izin

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG -  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta seluruh pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan pantai dan pulau-pulau kecil di Sumbar untuk segera mengurus izin usaha.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat menghadiri sosialisasi peraturan daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Rabu (31/7/2019).

"Setiap usaha, apakah itu perikanan, resort dan sebagainya yang memanfaatkan bibir pantai di Sumbar agar mengacu pada zonasi yang sudah ada. Bagi yang belum ada izin, diimbau untuk segera mengurus izin," kata Nasrul Abit.

Pihaknya juga akan membentuk tim terpadu yang akan turun ke lapangan bersama pihak terkait dalam rangka menyisir beberapa pulau yang ada, terutama di daerah perairan Kepulauan Mentawai.

"Kepulauan Mentawai memiliki banyak resort dibanding daerah daratan. Resort yang ada tentu dilihat, apakah ia memenuhi syarat atau tidak. Jika bisa mengurus, silakan diurus.

Kalau semua resort itu berada di daerah terlarang, maka akan kita ingatkan dan beritahu, agar investasi mereka tidak dilanjutkan," tegas Nasrul Abit.

Saat ini, kata Nasrul Abit, sudah ada 23 resort yang bekerjasama dan siap mengurus perizinannya.

Nasrul Abit mengapresiasi pemilik resort tersebut, karena telah memiliki kesadaran untuk mengurus izin usaha.

"Nah, ini harus kita dudukan bersama. Dari pihak Pemrov, kalau mereka datang, mengurusnya kepada siapa. Jangan sampai ini berbelit-belit. Sehingga jelas lokasi, jelas perizinannya, dan sah secara undang-undang," ujar Nasrul Abit.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Yosmeri mengatakan saat ini Pemrov Sumbar memiliki wewenang mengelola ruang laut mulai 0 hingga 12 mil di luar minyak dan gas bumi.

"Ruang laut di bawah 12 mil itu harus ada izin lokasi dan pengelolaannya," jelasnya.

Pihaknya mengimbau orang perseorangan, korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, serta koperasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk segera mengurus izin pemanfaatan ruang laut tersebut.

"Mohon segera diurus sehingga pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini jelas," tutupnya. (*)

Penulis: Rizka Desri Yusfita
Editor: Emil Mahmud
Sumber: BolaSport.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved