Redam Konflik Batas Wilayah Solok-Tanah Datar, Bupati Eka Putra Datangi Kemendagri

Ringkasan Berita:

• Konflik batas Simawang-Bukik Kanduang memanas, Bupati Tanah Datar turun tangan.
• Eka Putra datangi Kemendagri usai muncul ketegangan di wilayah perbatasan.
• Video perselisihan soal lahan batalyon TNI beredar dan memicu keresahan.
• Tanah ulayat Simawang dipatok, padahal batas wilayah masih dibahas pusat.
• Kemendagri janji percepat penyelesaian, akankah sengketa ini segera berakhir?

TRIBUNPADANG.COM, TANAH DATAR - Batas Simawang-Bukik Kanduang kembali menjadi perhatian setelah konflik wilayah antara Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar, dan Nagari Bukik Kanduang, Kabupaten Solok, belum menemukan penyelesaian.

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Tanah Datar Eka Putra mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Langkah ini menjadi upaya mendesak untuk menyelesaikan konflik batas wilayah Solok-Tanah Datar yang memicu ketegangan di tingkat akar rumput.

Eka Putra memimpin langsung rombongan yang terdiri dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri, Kadis PUPRP Mustika Suarman, Kepala Bagian PEM, Kepala Bagian Hukum, serta Wali Nagari Simawang Firman.

Kehadiran mereka merespons klaim sepihak dan pemasangan pancang pembangunan yang memicu konflik batas wilayah Solok-Tanah Datar di area ulayat.

Baca juga: Jadwal Film Bioskop Padang Hari Ini Senin 8 Juni 2026: Ada Colony hingga Masters Of The Universe

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar membawa persoalan ini ke pusat setelah menerima laporan keresahan warga di perbatasan Nagari Simawang (Tanah Datar) dan Nagari Bukik Kanduang (Kabupaten Solok).

Perselisihan sempat terekam dalam video yang beredar di media sosial, memperlihatkan ketegangan akibat pembangunan fisik di lahan yang statusnya belum inkrah.

Kemendagri kini memegang kunci penyelesaian konflik batas wilayah Solok-Tanah Datar agar situasi tidak semakin memanas.

Ketegangan mencuat saat pemuka adat Nagari Bukik Kanduang mematok wilayah Nagari Simawang untuk rencana lahan YON TP 951/PM dan Brigif TP.

Dalam rekaman video, pemilik tanah ulayat Nagari Simawang memprotes keras tindakan tersebut karena proses administrasi masih berjalan di pusat.

Baca juga: Update Gempa Magnitudo 4,5 di Padang Pariaman, Guncangan Terasa di Kota Padang

"Batas wilayah antara Kabupaten Tanah Datar dan Solok masih dalam pembahasan di Kemendagri, namun mengapa masyarakatnya sudah mematok wilayah Nagari Simawang untuk dijadikan Batalyon TNI," ujar pemilik tanah ulayat Nagari Simawang dalam rekaman tersebut.

Sebelumnya permasalahan batas wilayah ini juga sudah masuk dalam pembahasan antara kepala daerah dan juga diajukan di tingkat Kementrian Dalam Negeri, Tapi memang belum ada hasil dan kejelasan yang bisa ditetapkan untuk batas wilayah.

Untuk menenangkan ketegangan di masyarakat kedua wilayah, Bupati Tanah Datar mengirimi Bupati Solok surat agar bisa mengingatkan kepada jajaran pemerintahannya sampai ke tingkat Nagari untuk bisa meredam suasana dan menahan diri untuk sementara waktu agar situasi bisa dikendalikan dan tetap dalam suasana damai dan kondusif.

Dalam suratnya kepada Bupati Solok Eka Putra menyampaikan agar permasalahan ini dibahas terlebih dahulu oleh kepala daerah dan didampingi oleh leading sektor tentang RT RW di Kemendagri agar jelas status batas wilayah di segi Yuridis, dan tidak terjadi lagi ketegangan di tengah-tengah masyarakat.

Surat Bupati Tanah Datar tersebu juga ditembuskan ke Kemendagri, Gubenur Sumatera Barat, Ketua DPRD Tanah Datar, Camat Rambatan, Wali Nagari Simawang.

Baca juga: Pembangunan Stadion Haji Agus Salim Terancam Molor, Pemprov Sumbar Belum Bongkar Stadion