Rupiah Tembus Rp17.700 per Dolar AS, Guru Besar UNAND Beri Peringatan Keras Soal Nasib Subsidi BBM

Ringkasan Berita:

• Mata uang Garuda berada di kisaran Rp17.690 hingga Rp17.700 per dolar AS, mendekati batas terlemah dalam 52 minggu terakhir.
• Prof. Syafruddin Karimi, memberikan analisis mendalam mengenai ketahanan fiskal Indonesia dan nasib subsidi energi ke depan. 
• Prof. Karimi menyoroti skema subsidi energi yang bersifat terbuka atau luas seperti saat ini semakin sulit dipertahankan. 
• Sudah saatnya pemerintah mengubah paradigma dari subsidi barang menjadi subsidi langsung ke orang atau aktivitas produktif.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini tengah berada dalam bayang-bayang tekanan yang luar biasa berat. 

Lonjakan harga minyak mentah dunia yang melambung jauh di atas asumsi makro, ditambah jebloknya nilai tukar rupiah, menjadi kombinasi maut yang siap menguras kantong negara.

Merespons situasi krusial ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (FEB UNAND), Prof. Syafruddin Karimi, memberikan analisis mendalam mengenai ketahanan fiskal Indonesia dan nasib subsidi energi ke depan. 

Menurutnya, pemerintah kini dihadapkan pada pilihan-pilihan dilematis yang menguji kredibilitas kebijakan ekonomi nasional.

APBN Terkepung, Minyak Mahal dan Rupiah Lemah

Prof. Karimi menjelaskan bahwa tekanan terhadap APBN saat ini sudah masuk dalam tahap yang sangat serius. 

Penyebab utamanya adalah pergerakan harga minyak mentah dunia yang bergerak liar jauh di atas asumsi fiskal yang telah ditetapkan pemerintah.

"Jika APBN kita memakai asumsi US$70 per barel, sementara realita di pasar untuk jenis Brent berada di kisaran US$110,70 dan WTI sekitar US$103,71, maka selisihnya sudah sangat melebar," ujar Prof. Syafruddin Karimi saat dihubungi, Rabu (20/5/2026).

Baca juga: Antrean Panjang Kendaraan Saat Mengisi Solar di SPBU Pisang Padang Kembali Terjadi Rabu Sore

Secara sederhana, lanjutnya, harga minyak dunia saat ini sudah 53 persen hingga 58 persen lebih tinggi dari asumsi awal APBN. Kondisi ini otomatis mengacaukan perhitungan belanja subsidi yang sudah dianggarkan.

Beban tersebut dipastikan semakin berlipat ganda karena posisi nilai tukar rupiah yang terus tertekan. Saat ini, mata uang Garuda berada di kisaran Rp17.690 hingga Rp17.700 per dolar AS, mendekati batas terlemah dalam 52 minggu terakhir.

"Kombinasi minyak mahal dan rupiah lemah ini membuat biaya impor energi, subsidi BBM, kompensasi energi, avtur, listrik, hingga sektor logistik melonjak tajam dalam denominasi rupiah," jelasnya.

Ruang Fiskal Memang Ada, Tapi Bukan Cek Kosong

Menjawab pertanyaan mengenai seberapa kuat pemerintah bisa bertahan tanpa menaikkan harga BBM, Guru Besar UNAND ini menilai kemampuan fiskal Indonesia sebenarnya masih memadai, namun ruangnya tidak terbatas.

Indonesia beruntung karena memiliki beberapa indikator makro yang bertindak sebagai bantalan ekonomi.

Data saat ini menunjukkan cadangan devisa Indonesia masih kuat di angka US$146,2 miliar. 

Baca juga: Ekonom Unand Ingatkan Dampak Rupiah Melemah bagi Sumbar, Harga Barang dan Biaya Produksi Bisa Naik

Selain itu, inflasi domestik masih terjaga di level 2,42 persen, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 tumbuh meyakinkan di angka 5,61 persen, dan rasio utang pemerintah berada di kisaran 39,98 persen dari PDB.

"Angka-angka makro ini adalah bantalan yang baik untuk menahan guncangan sementara, tapi ingat, ini bukan cek kosong yang bisa dihambur-hamburkan," tegas Prof.Syafruddin.