Anggaran Dipangkas Rp160 Miliar, KemenHAM Sumbar-Riau Perketat Efisiensi Perjalanan Dinas

KEPALA Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Barat–Riau, Dewi Nofyenti, menekankan pentingnya integritas, disiplin, serta optimalisasi anggaran dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN).

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan arahan tugas dan fungsi yang digelar secara hybrid dan diikuti seluruh jajaran Kanwil KemenHAM Sumbar serta wilayah kerja Riau, Rabu (8/4/2026).

Dalam arahannya, Dewi mengingatkan ASN agar menjunjung tinggi nilai-nilai BerAKHLAK, serta menunjukkan loyalitas dan kinerja nyata dalam mendukung program kementerian di daerah.

“Integritas dan disiplin menjadi kunci utama. Setiap pegawai harus mampu bekerja secara profesional dan menunjukkan kinerja yang terukur,” ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan sejumlah agenda kepegawaian, di antaranya rencana masuknya pegawai PPPK pada Juni serta penerimaan CPNS pada Agustus 2026.

Untuk itu, seluruh proses kontrak kegiatan diminta diselesaikan paling lambat April dan kebutuhan sarana prasarana segera dikoordinasikan.

Dewi juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah, termasuk pemangkasan anggaran KemenHAM sekitar Rp160 miliar yang berdampak pada kantor wilayah.

Baca juga: KemenHAM Sumbar-Riau Ingatkan Nakes Tak Bedakan Pasien BPJS dan Umum

“Anggaran yang tidak diblokir harus segera direalisasikan. Perjalanan dinas juga akan diperketat agar lebih efektif dan akuntabel,” tegasnya.

Ia menambahkan, percepatan realisasi anggaran harus dibarengi dengan pengelolaan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Para kepala bagian dan kepala bidang diminta aktif mengawasi penggunaan anggaran di unit masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Dewi juga menyinggung upaya mempertahankan program prioritas seperti Desa Sadar HAM dan Kampung Redam agar tetap mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Kepada jajaran wilayah kerja Riau, ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan kepercayaan diri ASN, serta menghindari sekat antarbagian.

“Tidak boleh ada lagi pengkotak-kotakan antarbagian. Semua harus bekerja dalam satu tim untuk mencapai tujuan organisasi,” katanya.

Ia juga menegaskan komitmen menjaga integritas dalam proses kepegawaian, termasuk tidak mentoleransi praktik percaloan dalam penerimaan PPPK.

Baca juga: Kakanwil KemenHAM Sumbar Pantau Seleksi PPPK, Tekankan Transparansi dalam Merekrut SDM Berkualitas

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ecky Fajrian Eddy, menyampaikan bahwa sejumlah aspek administratif tengah disiapkan, termasuk rencana sewa kantor wilayah kerja di Riau yang ditargetkan selesai pada April.