KemenHAM Sumbar–Riau Tekankan Integritas ASN dan Efisiensi, Kinerja Pegawai Diminta Meningkat

Ringkasan Berita:

• KemenHAM Sumbar–Riau minta ASN jaga integritas dan tingkatkan kinerja.
• Dewi Nofyenti soroti efisiensi anggaran usai pemangkasan Rp160 miliar.
• PPPK masuk Juni 2026, rekrutmen CPNS dijadwalkan Agustus.
• Program Desa Sadar HAM dan Kampung Redam diminta tetap berjalan.
• Dewi tegaskan tak ada percaloan PPPK dan minta ASN kerja satu tim.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Barat–Riau, Dewi Nofyenti, menekankan pentingnya integritas, disiplin, serta optimalisasi anggaran dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerjanya.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan arahan tugas dan fungsi yang digelar secara hybrid dan diikuti seluruh jajaran Kanwil KemenHAM Sumbar serta wilayah kerja Riau, Rabu (08/04/2026). 

Dalam arahannya, Dewi mengingatkan bahwa ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai BerAKHLAK, serta menunjukkan loyalitas dan kinerja nyata dalam mendukung program kementerian di daerah.

“Integritas dan disiplin menjadi kunci utama. Setiap pegawai harus mampu bekerja secara profesional dan menunjukkan kinerja yang terukur,” ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan sejumlah agenda kepegawaian, termasuk rencana masuknya pegawai PPPK pada Juni dan penerimaan CPNS pada Agustus 2026. Oleh karenanya, keseluruhan proses kontrak kegiatan diselesaikan paling lambat April serta kebutuhan sarana prasarana segera dikoordinasikan.

Baca juga: Segera Dibangun! Intip Desain Stadion H Agus Salim Padang Standar AFC, Ada Warna Marawa Khas Minang

Di sisi lain, Dewi menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah. Ia menyebutkan adanya pemangkasan anggaran KemenHAM sekitar Rp160 miliar yang turut berdampak pada kantor wilayah.

“Anggaran yang tidak diblokir harus segera direalisasikan. Perjalanan dinas juga akan diperketat agar lebih efektif dan akuntabel,” tegasnya.

Menurut dia, percepatan realisasi anggaran harus dibarengi dengan pengelolaan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Para kepala bagian dan kepala bidang diminta aktif mengawasi penggunaan anggaran di unit masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Dewi juga menyinggung upaya Kementerian HAM dalam mempertahankan program prioritas, seperti Desa Sadar HAM dan Kampung Redam, agar tetap mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Ia juga memberikan perhatian khusus kepada jajaran wilayah kerja Riau, dengan menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan kepercayaan diri ASN.

Baca juga: BTS Telkomsel di Sitinjau Lauik Sudah On Air, Tak Khawatir Lagi Lewat Jalur Ekstrem

“Tidak boleh ada lagi pengkotak-kotakan antarbagian. Semua harus bekerja dalam satu tim untuk mencapai tujuan organisasi,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen menjaga integritas dalam proses kepegawaian, termasuk tidak mentoleransi praktik percaloan dalam penerimaan PPPK.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ecky Fajrian Eddy menyampaikan bahwa sejumlah aspek administratif tengah disiapkan, termasuk rencana sewa kantor wilayah kerja di Riau yang ditargetkan selesai pada April. Ia juga mengingatkan kewajiban penggunaan mesin absensi mulai diberlakukan, dengan sanksi pemotongan tunjangan kinerja bagi pelanggaran.

Di bidang program, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Fakhrul Rozi mengungkapkan rencana kegiatan pada triwulan II, termasuk pendampingan Ranperda serta penguatan kapasitas HAM bagi ASN di Kota Pariaman.

Adapun Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Afrilinda menekankan pentingnya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan, termasuk bukti pembayaran yang sah sebagai bagian dari akuntabilitas administrasi.

Baca juga: UT Padang Dorong Peningkatan SDM Lewat Pendidikan Tinggi, Gelar Talkshow di Bukittinggi

Menutup arahannya, Dewi berharap seluruh jajaran semakin solid dan memperkuat sinergi dalam meningkatkan kinerja organisasi serta pelayanan HAM kepada masyarakat.

“Semua berada dalam satu naungan. Kita punya tanggung jawab bersama untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan nilai-nilai HAM hadir di tengah masyarakat,” tutupnya. (Humas KemenHAM Sumbar)