Pemkab Tanah Datar Perkuat Kualitas Data demi Percepatan Dana Pulihkan Pascabencana

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tengah memacu langkah untuk memulihkan wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi.
• Bupati Tanah Datar Eka Putra memimpin koordinasi intensif guna memastikan bantuan dana dari pemerintah pusat dapat terserap secara maksimal dan tepat sasaran.
• Eka Putra menekankan bahwa kunci utama keberhasilan mendapatkan kucuran dana pusat terletak pada kualitas data.

TRIBUNPADANG.COM, TANAH DATAR-Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tengah memacu langkah untuk memulihkan wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Bupati Tanah Datar Eka Putra memimpin koordinasi intensif guna memastikan bantuan dana dari pemerintah pusat dapat terserap secara maksimal dan tepat sasaran.

Langkah ini diambil untuk mengawal usulan pendanaan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). 

Melalui skema tersebut, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta sosial ekonomi masyarakat dapat segera terwujud tanpa kendala administratif yang berarti.

Baca juga: Dua Unit Hunsela di Kubang Padang Diresmikan, Dihuni Penyintas dari Batu Busuak

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari media sosial resmi Prokopim Tanah Datar pada Sabtu (4/4/2026), rapat koordinasi ini melibatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Pertemuan tersebut digelar di ruang rapat utama Kantor Bupati, Pagaruyung, Kamis (2/4/2026).

Dalam arahannya, Eka Putra menekankan bahwa kunci utama keberhasilan mendapatkan kucuran dana pusat terletak pada kualitas data. Ia meminta setiap dinas terkait tidak main-main dalam menyusun dokumen pendukung yang akan diajukan ke kementerian.

"Usulan yang kita sampaikan harus benar-benar menggambarkan kondisi objektif di lapangan. Data yang lengkap dan valid adalah kunci utama agar pemerintah pusat merespons cepat kebutuhan kita di daerah," ujar Eka.

Bupati menegaskan bahwa setiap angka dan deskripsi kerusakan harus berbasis pada fakta riil. Hal ini bertujuan agar urgensi penanganan bencana di Tanah Datar terlihat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

Selain akurasi data, Eka juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi antara sektor infrastruktur, ekonomi, dan sosial.

Ia menginstruksikan para kepala OPD untuk bersikap proaktif. Tidak hanya berhenti pada tahap pengiriman proposal usulan, tetapi juga harus mampu mengawal proses tersebut hingga anggaran benar-benar disetujui dan siap diimplementasikan.

"Kesiapan pelaksanaan program juga harus dipikirkan dari sekarang. Jangan sampai ketika anggaran sudah turun, kita justru gagap dalam eksekusinya," tambahnya dengan nada tegas.

Tanpa adanya struktur usulan yang kuat, Eka mengkhawatirkan kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak bencana justru luput dari perhatian pusat. Baginya, menyusun usulan yang kredibel adalah bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah kepada warga.

Pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Tanah Datar memang menjadi prioritas utama tahun ini. Dampak bencana yang merusak sejumlah fasilitas umum dan lahan pertanian memerlukan anggaran yang tidak sedikit, melebihi kapasitas APBD murni daerah.

Baca juga: Penampakan Hunsela di Limau Manis Padang, Dilengkapi Lemari dan Siap Dihuni

Oleh karena itu, keberhasilan meraih dukungan pendanaan melalui jalur TKD dianggap sebagai solusi strategis. Kualitas perencanaan yang matang diharapkan mampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa Tanah Datar layak mendapatkan prioritas bantuan.