Polemik Pilkada Lewat DPRD, Maigus Nasir Pilih Sikap Hati-hati dan Taat Partai

Ringkasan Berita:

• Terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
• Ketua DPD Partai Nasdem Kota Padang, Maigus Nasir, memilih bersikap menunggu arahan resmi dari pimpinan pusat partai.
• Maigus mengaku berhati-hati dalam menyampaikan pandangan pribadi agar tidak menimbulkan perbedaan sikap dengan kebijakan partai secara nasional.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus menggelinding dan menuai beragam respons politik.

Sejumlah partai politik tingkat nasional telah menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut, sementara di daerah, sikap kehati-hatian mulai ditunjukkan para pimpinan partai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunPadang.com, partai-partai yang telah menyatakan dukungan pilkada melalui DPRD antara lain Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, dan Demokrat. Dukungan ini mengemuka sejak akhir 2025 dan terus menjadi perbincangan hingga awal 2026.

Baca juga: Pilkada Dipilih DPRD, Mendagri Tito Karnavian: Selama Dijalan­kan Secara Demokratis

Dilansir dari Kompas.com, Partai Golkar menjadi salah satu yang paling awal menyuarakan sikap. Usulan pilkada melalui DPRD bahkan tercantum dalam hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar pada Desember 2025.

Dalam siaran persnya, Golkar menyebut mekanisme tersebut sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan penekanan pada partisipasi publik.

Dukungan serupa datang dari Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien, baik dari sisi anggaran maupun mekanisme.

Ia menyoroti besarnya dana hibah APBD untuk pilkada yang melonjak dari hampir Rp7 triliun pada 2015 menjadi lebih dari Rp37 triliun pada 2024.

Baca juga: Pilkada Tidak Langsung Dinilai Tak Bertanggung Jawab ke Rakyat, PDIP Sumbar Soroti Peran DPRD

Selain itu, mahalnya ongkos politik dinilai kerap menjadi penghambat munculnya calon kepala daerah yang kompeten.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga telah lebih dulu menyatakan dukungan sejak pertengahan 2025.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai pemilihan kepala daerah perlu dievaluasi secara menyeluruh, bahkan membuka opsi penunjukan oleh pemerintah pusat atau pemilihan melalui DPRD.

Sementara itu, Partai Nasdem memandang mekanisme pilkada melalui DPRD tetap sejalan dengan konstitusi dan prinsip demokrasi.

Baca juga: PDIP Sumbar Tolak Pilkada Lewat DPRD, Yogi Yolanda Sebut Rugikan Rakyat: Itu Kemunduran Demokrasi

Ketua Fraksi Nasdem DPR, Viktor Laiskodat, menyebut konstitusi Indonesia tidak mengunci satu model tunggal demokrasi elektoral di daerah, sehingga demokrasi perwakilan melalui DPRD dinilai sah dan konstitusional.

Dukungan terbaru datang dari Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan sikap partainya sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pilkada melalui undang-undang, sehingga baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama sah.

Di tingkat daerah, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Padang, Maigus Nasir, memilih bersikap menunggu arahan resmi dari pimpinan pusat partai.

Ia menegaskan hingga kini belum ada kebijakan yang diturunkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem terkait wacana tersebut.

“Karena ini kebijakan nasional, sampai hari ini belum ada kebijakan yang diturunkan oleh DPP partai. Maka kita akan menunggu dan mengikuti arah serta kebijakan dari partai,” ujar Maigus Nasir saat diwawancarai TribunPadang.com, Selasa (13/1/2026).

Maigus mengaku berhati-hati dalam menyampaikan pandangan pribadi agar tidak menimbulkan perbedaan sikap dengan kebijakan partai secara nasional.

Baca juga: Golkar Sumbar Ikuti DPP soal Wacana Pilkada Tak Langsung, Khairunnas: Masih Perlu Kajian

Menurutnya, sebagai pimpinan di tingkat daerah, kepatuhan terhadap keputusan pusat merupakan hal yang wajib.

“Saya khawatir nanti berbeda pandangan saya dengan yang lain. Sebagai pimpinan yang ada di bawah, kita harus tunduk dan ikut dengan apa yang diputuskan nanti oleh pimpinan pusat,” tegasnya.

Wacana pilkada melalui DPRD pun diperkirakan masih akan terus bergulir, seiring belum adanya keputusan resmi pemerintah dan pembahasan lebih lanjut di tingkat nasional. (TribunPadang.com/Fajar Alfaridho Herman)