Pimpin Apel Pagi, Wabup Solok Selatan Minta OPD Aktif Cari Sumber Pembiayaan di Luar APBD

TRIBUNPADANG.COM, SOLOK SELATAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan menggelar rutinitas apel gabungan di Halaman Kantor Bupati, Padang Aro, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Senin (3/11/2025).

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi dan diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Solok Selatan.

Yulian Efi mengatakan seluruh OPD yang memiliki perencanaan pembangunan, namun terpaksa harus dikeluarkan dari APBD harus lebih aktif dalam mencari peluang pendanaan.

Pasalnya, perencanaan yang sudah terintegrasi dari daerah hingga ke pusat memberikan peluang pendanaan langsung dari APBN maupun APBD provinsi yang luas.

Baca juga: Bupati Khairunas Kukuhkan Bamus Nagari se-Solok Selatan, Minta Tak Sekadar Formalitas

"Prioritaskan yang penting. Untuk kebutuhkan pembangunan saya minita ke OPD untuk mencari sumber pendanaan dari APBN," kata Yulian Efi, Senin (3/11/2025).

"Harus dilakukan secara aktif, siapkan perencanaannya dan sesuaikan dengan sistem untuk diinput," lanjutnya.

Beberapa hal yang menurutnya harus menjadi prioritas di APBD tahun depan adalah program prioritas pemerintah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Pelaksanaan program unggulan yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029," terang Yulian.

Untuk diketahui, pekan lalu pemerintah kabupaten telah menyerahkan rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2026.

Baca juga: Angka Stunting Naik Jadi 21,5 Persen, Pemkab Solsel Siapkan Langkah Cepat Lewat Gerakan GENTING

"Dalam ranperda tersebut, tercatat APBD Solok Selatan kian ramping yakni nilai pendapatan menjadi senilai Rp729,45 miliar atau turun 16,78 persen dari Rp885,32 miliar di tahun ini. Kemudian untuk belanja turun menjadi Rp726,55 miliar atau berkurang 20,26?ri Rp956,26 miliar di tahun ini," jelas Yulian.

Pemerintah pun menyadari berkurangnya dana transfer ke daerah ini berdampak pada kelanjutan pembangunan dan program prioritas daerah yang sudah tercamtum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

"Selain itu rasio ketimpangan fiskal semakin tinggi serta kabupaten belum bisa memenuhi amanat peraturan perundang-undangan pengalokasian belanja mandatory dan earmark seperti belanja SPM, belanja infrastruktur minimal 40?n belanja lainnya," pungkasnya.(*)