Demo DPR

Pakar Unand Soroti Sri Mulyani, Minta Presiden Prabowo Pertimbangkan Reshuffle Kabinet

Pakar politik Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Prof Asrinaldi, menilai Presiden Prabowo Subianto

Penulis: Muhammad Afdal Afrianto | Editor: Rahmadi
Istimewa
SRI MULYANI MUNDUR: Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers APBN KiTa Agustus 2022. Pakar politik Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Prof Asrinaldi, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih usai beberapa menterinya menuai sorotan publik dan memicu kemarahan massa. 

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Pakar politik Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Prof Asrinaldi, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih usai beberapa menterinya menuai sorotan publik dan memicu kemarahan massa.

Terbaru sejumlah menteri kabinet merah putih menjadi pusat perhatian publik, terutama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Bahkan rumah Sri Mulyani yang terletak di Tangerang Selatan dijarah sekelompok orang pada Minggu (31/8/2025) dini hari usai pernyataannya dianggap bikin gaduh.

Sri Mulyani belakangan menuai kritik tajam usai pernyataannya soal kondisi keuangan negara, termasuk isu pajak dan APBN. 

Selain itu, kebijakan pemerintah menaikkan pajak, memotong anggaran daerah, dan menambah pos kementerian dinilai publik kontradiktif dengan kondisi ekonomi rakyat.

Baca juga: UU Baru Perkuat Pelaksanaan Ibadah Haji, BPH Segera Berubah Jadi Kementerian

Menurut Prof Asrinaldi, gejolak publik yang muncul merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

“Keadaan ekonomi negara memang sulit. Menteri seperti Sri Mulyani tentu menjalankan perintah Presiden untuk mencari sumber pendapatan negara tambahan, tapi masyarakat sudah merasa berat dengan pajak. Di sisi lain, pemerintah menambah kementerian, belanja pertahanan, dan DPR RI bahkan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Ini yang membuat publik kecewa karena terasa paradoks,” jelas Asrinaldi kepada TribunPadang.com, Minggu (31/8/2025).

Prof Asrinaldi menegaskan Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle jika para menterinya dianggap gagal menjaga kepercayaan publik.

“Presiden harus punya keberanian melihat situasi ini. Kalau tidak, kemarahan masyarakat bisa semakin meluas. Jadi reshuffle kabinet bisa menjadi langkah penting, bukan hanya untuk mengganti menteri yang blunder, tapi juga mengembalikan kepercayaan publik,” tegasnya.

Jika reshuffle dilakukan, menurut Asrinaldi, Prabowo bisa menunjukkan sikap tegas dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Sebaliknya, jika dibiarkan berlarut-larut, situasi politik bisa semakin panas.

Baca juga: Suporter Minta Manajemen Semen Padang FC Turunkan Harga Tiket untuk Pelajar

“Masyarakat tidak hanya menuntut klarifikasi pernyataan menteri, tapi juga meminta Presiden mengevaluasi kinerja seluruh kabinet. Jadi reshuffle bisa menjadi solusi politik yang strategis,” tutupnya.(*)

 

Sumber: Tribun Padang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved