Harga Beras di Padang Stabil Tapi Pedagang Cemas Solar Langka, Pengamat Sodorkan 3 Pilihan Pahit

Pemerintah pusat kini dilaporkan sedang pusing tujuh keliling akibat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin membengkak.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Mentawai Hari Ini, BMKG Prediksi Hujan Sedang hingga Lebat Siang Ini

Ketahanan Fiskal Indonesia Lagi Diuji

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (FEB UNAND), Prof. Syafruddin Karimi, mengonfirmasi bahwa ketahanan fiskal Indonesia saat ini sedang diuji di titik terendah. 

Tekanan berat ini bersumber dari lonjakan harga minyak mentah dunia yang bergerak liar melampaui prediksi pemerintah, ditambah merosotnya nilai tukar rupiah.

Prof. Syafruddin memaparkan adanya jurang pemisah yang sangat lebar antara asumsi APBN dengan realita pasar global saat ini.

Pemerintah awalnya mematok asumsi harga minyak di angka US$ 70 per barel, namun kenyataannya harga minyak jenis Brent sudah menyentuh US$ 110,70 dan WTI bertengger di kisaran US$ 103,71 per barel.

Artinya, harga emas hitam di pasar internasional tersebut sudah melambung hingga 53 persen sampai 58 persen dari kalkulasi awal anggaran negara.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Revitalisasi Terminal LPG Belawan, Kejagung Turun Tangan Kawal Proyek

Situasi pelik ini otomatis mengacaukan seluruh perencanaan belanja subsidi energi yang telah diketok palu oleh pemerintah dan DPR.

Kondisi tersebut kian diperparah oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah hingga menyentuh level Rp 17.690 hingga Rp 17.700.

Angka ini menjadi salah satu posisi terlemah mata uang Garuda sepanjang satu tahun terakhir, yang berimplikasi langsung pada melonjaknya biaya impor energi serta logistik.

Meskipun Indonesia memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat seperti pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen dan cadangan devisa sebesar US$ 146,2 miliar.

Prof. Syafruddin mengingatkan bahwa indikator tersebut bukanlah cek kosong yang bisa dihambur-hamburkan begitu saja.

Baca juga: Bupati John Kenedy Azis Buka O2SN dan FLS3N SMP Padang Pariaman 2026

Jika pemerintah bersikeras mempertahankan subsidi energi tanpa melakukan perubahan kebijakan, ada risiko domino fatal yang siap mengintai keuangan negara.

Investor global bisa saja kehilangan kepercayaan, yang ditandai dengan tuntutan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang lebih tinggi karena menganggap pengeluaran subsidi kita sudah tidak realistis.

Guna mengatasi ancaman jebolnya APBN ini, pakar ekonomi UNAND tersebut memetakan tiga pilihan pahit yang bisa diambil oleh pengambil kebijakan. 

Opsi pertama adalah memperlebar defisit anggaran melampaui batas aman demi menahan agar harga BBM di masyarakat tidak naik, meski langkah ini berisiko menaikkan beban bunga utang negara.