Nelayan di Padang Sering Tak Kebagian BBM, Terkendala Masalah Administrasi

Ringkasan Berita:

• Pihak SPBU menuturkan nelayan di Padang yang tidak kebagian BBM subsidi umumnya akibat masalah administrasi
• Nelayan memiliki kuota pengisian yang bisa dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan. Bila sudah lewat Izin pengisian harus diperpanjang ke dinas terkait
• Versi nelayan pembelian Pertalite terkendala lantaran stok di SPBU di tempat yang direkomendasikan sering habis
• Tidak jarang nelayan terpaksa harus membeli Pertamax yang harganya jauh lebih mahal dari Pertalite agar bisa melaut

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - SPBU Wowo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang adalah salah satu SPBU yang menjadi prioritas nelayan saat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Pertalite.

Di SPBU inilah, biasanya para nelayan di Purus mengisi BBM Pertalite sebelum pergi menangkap ikan di lautan.

Pengawas SPBU Wowo, Ikhsan membenarkan bahwa para nelayan di Purus memang mengisi bahan bakar di tempatnya.

Baca juga: BBM Non Subsidi Naik Lagi, Pembeli Dexlite di SPBU Pusat Kota Padang Sepi

"Kalau untuk ketersedian Pertalite sampai saat ini masih normal, namun nelayan banyak kendala di masalah administrasi," kata dia, Selasa (5/5/2026).

Terkadang, lanjut Ikhsan, pihaknya juga merasa kasihan dengan nelayan.

Nelayan memiliki kuota pengisian yang bisa dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan. 

Kalau sudah tiga bulan, izin pengisian harus diperpanjang ke dinas terkait. 

Kondisi tersebut sering membuat pembelian BBM Pertalite tersendat untuk nelayan.

Banyak nelayan kata Ikhsan yang sering memaksa untuk mendapatkan BBM meski administrasinya belum sesuai prosedur.

Baca juga: Nelayan di Padang Sulit Dapat Pertalite, Terpaksa Beli Pertamax

Regulasi ini perlu dievaluasi oleh dinas terkait, mengingat barcode untuk kendaraan pribadi tidak memiliki masa kedaluwarsa.

“Kalau para nelayan harus mengurus administrasi, tentu sulit bagi mereka, apalagi terus dilakukan tiap tiga bulan," jelasnya.

Tak hanya itu, ia berharap perhatian besar pemerintah terhadap peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.

Regulasi terkait penggunaan BBM subsidi dapat diperbarui agar lebih tepat sasaran kepada pengguna.

“Kalau kami tentu wajib mengisi jika pengendara menunjukkan barcode yang sesuai dengan foto dan nomor kendaraan, meski harusnya mereka masuk kualifikasi pengguna BBM non-subsidi,” tambahnya.

Keluhan Nelayan

Kesulitan mendapatkan BBM Subsidi Pertalite ini memang dikeluhkan sejumlah nelayan di Padang.