Transisi Energi Sumbar Disorot, Warga Lokal Dinilai Belum Dapat Manfaat

Ringkasan Berita:

• Transisi energi Sumbar disorot, warga sekitar proyek belum rasakan manfaat langsung
• Peneliti ungkap distribusi manfaat energi dinilai belum merata di lapangan
• Warga disebut hanya terima CSR dan pekerjaan level bawah dari proyek energi
• Aktivis kritik minim pelibatan masyarakat dalam kebijakan energi bersih
• Pemprov akui kondisi dan siapkan langkah baru lewat RKPD 2027

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Masyarakat lokal di sekitar lokasi proyek strategis energi di Sumatera Barat (Sumbar) selama ini hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

Persoalan transisi energi di Sumbar ternyata bukan sekadar beralih dari bahan bakar fosil ke energi bersih, melainkan juga tentang keadilan bagi warga setempat.

Hal ini menjadi sorotan tajam dalam Forum Transisi Energi yang digelar di Universitas Andalas (UNAND), Rabu (15/4/2026).

Peneliti Center for Agrarian and Environmental Justice (CAEJ) UNAND, Apriwan, mengungkapkan bahwa salah satu masalah krusial dalam tata kelola energi adalah distribusi manfaat yang tidak merata.

"Kita harus mengurai konteks transisi energi yang berkeadilan. Jangan sampai agenda global ini masuk ke daerah, tapi masyarakat justru terpinggirkan," ujar Apriwan dalam forum tersebut.

Baca juga: Massa Aliansi Masyarakat Peduli Desak Usut Kematian Karim, Kesbangpol Bakal Lapor Wali Kota

Ia menyoroti bagaimana masyarakat lokal sering kali hanya mendapatkan manfaat yang bersifat permukaan saja dari keberadaan perusahaan energi besar.

Menurutnya, manfaat yang diterima masyarakat selama ini biasanya hanya dibungkus dalam skema Corporate Social Responsibility (CSR) yang bersifat terbatas.

"Yang diterima masyarakat itu bahasanya CSR, atau kalau pun ada anak kemenakan mereka yang bekerja, posisinya hanya di level bawah, seperti petugas keamanan atau staf administrasi bawah," ungkapnya.

Apriwan menegaskan bahwa pola seperti ini tidak mencerminkan keadilan distribusi yang seharusnya didapatkan oleh pemilik lahan atau warga setempat.

Ia mengambil contoh kasus di Muara Labuh, di mana distribusi manfaat bagi masyarakat lokal perlu dikaji lebih dalam secara konkret.

Baca juga: Cadangan Listrik Sumbar Sisa 3 Persen, Pembangkit Baru Terganjal Masalah Lahan Adat

Menurutnya, transisi energi sering kali merupakan agenda global yang diadopsi pemerintah nasional, lalu langsung diturunkan ke daerah tanpa melihat norma dan nilai lokal.

"Ada kecenderungan menerjemahkan agenda global langsung dibawa ke bawah, diimplementasikan tanpa melihat bahwa di bawah ada aturan main dan lembaga lokal," jelas Apriwan.

Kritik senada juga disampaikan oleh Direktur Walhi Sumbar, Tomi Adam, yang menilai proses transisi energi saat ini masih sangat minim melibatkan demokratisasi.

Menurut Tomi, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek, bukan sekadar objek yang lahan atau wilayahnya dicaplok demi kepentingan proyek atas nama energi bersih.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, tidak membantah potret kondisi lapangan yang disampaikan para akademisi dan aktivis.

Baca juga: Wagub DKI Rano Karno Dukung Bukittinggi Jadi Daerah Khusus, Sampaikan di UIN Djamil Djambek