Transisi Energi Sumbar Disorot, Warga Lokal Dinilai Belum Dapat Manfaat

Helmi mengakui bahwa selama ini sering terjadi penolakan di lapangan karena kurang kuatnya pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda sejak awal proyek.

"Hal-hal yang disampaikan adalah kenyataan yang terjadi di lapangan hari ini. Untuk itu, kami berterima kasih atas masukan ini," kata Helmi.

Ia menjelaskan bahwa ke depan, Pemerintah Provinsi Sumbar melalui RKPD 2027 berkomitmen untuk melakukan reposisi.

Pemerintah ingin mengubah status energi dari yang semula hanya dianggap sebagai infrastruktur, kini menjadi instrumen ekonomi bagi masyarakat.

"Masyarakat harus kita tempatkan menjadi subjek dalam reposisi energi tersebut. Dari infrastruktur menjadi instrumen ekonomi yang bisa diakses dengan baik," tegasnya.

Baca juga: Angin Kencang Melanda Kota Padang: Atap Rumah Warga Rusak Akibat Ditimpa Pohon Durian di Koto Lalang

Helmi juga menambahkan bahwa meskipun bauran energi terbarukan di Sumbar sudah mencapai 52 persen, tantangan terbesar tetap berada pada proses akuisisi lahan dan penerimaan masyarakat.

Melalui forum ini, diharapkan ada titik temu agar setiap proyek energi di Sumatera Barat tidak lagi melahirkan konflik, melainkan kesejahteraan nyata bagi warga sekitarnya. (*)