DPRD Padang Soroti Kinerja OPD dalam Pembahasan LKPJ 2025, Minta Lelang Proyek Berjalan Lebih Awal

Ringkasan Berita:

• DPRD Padang mulai membahas LKPJ 2025 bersama sejumlah OPD untuk mengevaluasi kinerja dan penggunaan anggaran selama satu tahun.
• Realisasi fisik banyak proyek mencapai 100 persen, tetapi serapan anggaran belum seluruhnya maksimal.
• DPRD menemukan beberapa proyek terlambat selesai di akhir tahun, dengan keterlambatan tiga hingga sepuluh hari.
• Kendala distribusi material akibat bencana pada akhir 2025 disebut memengaruhi pekerjaan di lapangan.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – DPRD Kota Padang mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembahasan ini menitikberatkan pada evaluasi kinerja serta serapan anggaran selama satu tahun anggaran berjalan.

Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim, menjelaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah yang wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“LKPJ ini adalah laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah selama satu tahun. Disampaikan oleh pemerintah kota melalui OPD ke DPRD untuk dibahas, terutama terkait kinerja dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan,” ujar Helmi usai rapat, Selasa (31/3/2026).

Ia menyebut, Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan bermitra dengan sejumlah OPD seperti Dinas PUPR, Perkim, Perhubungan, DLH, Diskominfo, Bapenda, hingga Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan beberapa yang lainnya.

Dari hasil pembahasan sementara, Helmi mengungkapkan mayoritas OPD mitra Komisi III mencatat capaian kinerja yang cukup baik, dengan rata-rata realisasi di atas 90 persen.

Baca juga: Sosok Pengamen Meninggal di Padang Sempat Jadi Mr X, RSJ Ungkap Korban Hanya Diam dan Tatapan Tajam

“Alhamdulillah, rata-rata capaian kinerja mitra kami di Komisi III di atas 90 persen. Bahkan untuk realisasi fisik, banyak yang sudah mencapai 100 persen,” katanya.

Namun demikian, ia menyoroti masih adanya ketidaksinkronan antara realisasi fisik dan serapan anggaran yang belum mencapai 100 persen. Hal ini diduga disebabkan oleh efisiensi anggaran maupun sisa hasil tender (silpa).

Selain itu, DPRD juga mencatat adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh pihak rekanan di akhir tahun anggaran. Meski demikian, keterlambatan tersebut masih dalam batas toleransi.

“Ada beberapa rekanan yang tidak mencapai progres fisik 100 persen di penghujung tahun. Keterlambatannya ada yang tiga hari hingga sepuluh hari dan tetap dikenakan denda sesuai kontrak,” jelasnya.

Menurut Helmi, keterlambatan ini turut dipengaruhi faktor eksternal seperti kendala distribusi material akibat bencana yang terjadi pada November hingga Desember 2025.

Baca juga: RSJ HB Saanin Padang Ungkap Penyebab Pengamen Meninggal Usai Diamankan Satpol PP, Ini Kronologinya

Tak hanya itu, pihaknya juga menemukan adanya anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena terbentur regulasi yang lebih tinggi, terutama terkait efisiensi belanja seperti honorarium.

Meski tidak ditemukan persoalan yang terlalu mencolok, Komisi III tetap akan merumuskan sejumlah catatan penting dalam bentuk rekomendasi yang nantinya disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

“Rekomendasi ini akan kami sampaikan kepada Wali Kota melalui rapat paripurna yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah,” ujarnya.

Ke depan, Komisi III mendorong agar koordinasi antara OPD dan pihak ketiga lebih ditingkatkan, terutama dalam mengantisipasi kendala teknis di lapangan.

Helmi juga mengingatkan agar proses lelang proyek dapat dilakukan lebih awal guna menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun.

Baca juga: BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem Sumbar, Hujan Lebat Guyur Sejumlah Wilayah Malam Ini