3 BERITA POPULER PADANG: Dampak Reshuffle, ALS Tanggung Asuransi Korban dan Peringatan Maulid Nabi

Harif menegaskan, pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Namun, ia juga menilai bahwa keputusan ini tak lepas dari dinamika politik dan tuntutan masyarakat.

“Jika kita lihat, pergantian ini hak prerogatif Presiden. Tapi kita juga sama-sama menyaksikan adanya demonstrasi beberapa hari lalu yang menyoroti kondisi ekonomi. Salah satu isu yang diusung juga terkait pernyataan yang menyinggung masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, reshuffle ini bisa dipandang sebagai strategi politik Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas, meredam demonstrasi, dan memperkuat legitimasi pemerintahan di tengah derasnya arus informasi di media sosial.

Lebih lanjut, Harif menyoroti dampak pergantian Menteri Keuangan terhadap pasar keuangan dan ekonomi global.

Baca juga: Profil Mukhtarudin,Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Baru Dilantik Presiden Prabowo

Menurutnya, setiap pergantian menteri pasti memicu reaksi pasar, terutama pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Pada tahap awal tentu ada penekanan di IHSG. Namun, biasanya ini bersifat sementara. Jika dalam waktu dekat ada kebijakan konstruktif, maka pasar bisa kembali pulih. Sebaliknya, jika tidak ada kebijakan positif, tekanan bisa berlanjut,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan tentang risiko capital outflow atau pelarian modal keluar negeri jika investor kehilangan kepercayaan. Kondisi ini bisa berimbas pada pelemahan nilai tukar rupiah.

Meski menimbulkan reaksi pasar, Harif menilai Purbaya Yudhi Sadewa bukan sosok baru di dunia perekonomian. Ia memiliki rekam jejak panjang di berbagai lembaga keuangan.

“Beliau bukan orang baru. Sudah berpengalaman di berbagai lembaga seperti LPS, Danareksa, dan lainnya. Dengan pengalaman ini, Purbaya bisa membuktikan bahwa Kementerian Keuangan mampu menjadi lebih baik,” katanya.

Baca juga: Profil Gus Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah Pertama di Indonesia, Cucu Pendiri NU

Harif menilai, tantangan Purbaya kini adalah merancang kebijakan strategis yang pro rakyat sekaligus mampu menjaga kepercayaan pasar internasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai lebih dari 4 persen, jauh di atas rata-rata global yang hanya sekitar 2 persen. Namun Harif mengingatkan agar angka itu tidak menjadi pertumbuhan semu.

“Saat ini angka pengangguran justru bertambah. Jadi meski pertumbuhan ekonomi terlihat baik di atas kertas, faktanya masih ada masalah di lapangan. Karena itu, kebijakan ke depan harus benar-benar pro rakyat dan mampu meyakinkan investor,” jelasnya.

Harif menekankan pentingnya konsolidasi antara Menteri Keuangan baru dengan lembaga terkait, serta review terhadap kebijakan fiskal yang ada. Menurutnya, Purbaya harus mampu menyeimbangkan kepentingan rakyat, pelaku usaha, dan investor global.

Di tingkat daerah, Harif memperkirakan dampak pergantian Menteri Keuangan tidak akan terlalu besar, tetapi tetap ada pengaruhnya.

Baca juga: Arti Kata Reshuffle Lengkap: Dari Politik, Kabinet Indonesia, Bahasa Gaul hingga Hubungan Asmara