Menyerap Hasil Produksi Petani Ujung Negeri Melalui Program MBG

DI ujung utara Indonesia, jauh dari hiruk-pikuk ibukota provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna menghadapi tantangan berat dalam sektor pertanian.

Biaya produksi pertanian di sana tinggi, akses distribusi terbatas, dan tekanan dari masuknya bahan pangan murah dari luar wilayah membuat warga tidak berani menggantungkan hidup sebagai petani, akibatnya daerah ini tidak mampu swasembada pangan.

Namun, keadaan itu perlahan mulai berubah. Untuk pertama kalinya sejak lama, hasil bumi daerah ini berpeluang besar laku keras melalui program nasional yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jalur distribusi hasil pertanian kini diarahkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas untuk memproduksi makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat program MBG.

Saat ini dua unit SPPG sudah beroperasi. Menurut data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna untuk SPPG dengan jumlah penerima manfaat lebih di atas 3.500 jiwa membutuhkan tidak kurang dari 60 kilogram sayur sehari. Permintaan untuk komoditas lain juga cukup tinggi. Inilah celah disiapkan oleh pemerintah untuk petani.

Baca juga: PCO: Dampak Ekonomi Program Makan Bergizi Gratis, Serap 94 Ribu Tenaga Kerja

Menurut Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Kabupaten Natuna Lutshia Widi Febiana, selama ini mitra BGN kerap mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan bahan pangan karena Natuna bukan daerah penghasil utama.

Sarana dan prasarana pertanian

Selain celah itu, melalui program Pangan Pekarangan Bergizi (P2B) Kementerian Pertanian, pemerintah memberikan berbagai bantuan sarana dan prasarana pertanian ke petani.

Program P2B juga merupakan pendamping untuk mendukung implementasi MBG, dengan memberdayakan petani lokal, pekarangan rumah dan lahan pertanian yang ada dan bisa menjadi sumber bahan pangan berkualitas.

Untuk 2025, bantuan diberikan kepada 15 kelompok tani di Natuna dan telah diserahkan pada Rabu (27/8) di Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah. Melalui P2B, pemerintah memberikan bantuan berupa benih, bibit, pupuk, dan alat pertanian.

Masing-masing kelompok mendapatkan satu sachet benih tomat (5 gram), dua sachet buncis (500 gram), dua sachet jagung (250 gram), dua sachet caisim atau sawi (100 gram), dua sachet kangkung (1.000 gram), serta kacang panjang (500 gram).

Ada juga sarana pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT), seperti 0,5 liter insektisida nabati, satu unit sprayer, serta 10 lembar perangkap likat kuning.

Pupuk NPK dengan berat 200 kilogram dan pupuk KNO 25 kilogram, juga mereka dapatkan, ditambah ratusan tanaman hortikultura dalam polybag, meliputi 270 bibit cabai rawit, 180 bibit cabai keriting, dan 60 bibit pisang, serta ratusan bibit cabai untuk masing-masing petani.

Bantuan cabai diberikan dalam bentuk bibit yang disiapkan pihak ketiga. Setelah cukup besar dan siap tanam, bibit baru diserahkan kepada masing-masing kelompok tani.

Menyasar petani aktif

Para penerima merupakan kelompok tani binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Natuna yang aktif dan telah menyatakan komitmen untuk memanfaatkan seluruh bantuan secara optimal dan berkelanjutan.

Komitmen ini tidak berdiri sendiri. Kelompok tani yang terlibat telah memenuhi sejumlah kriteria penting, mereka terdaftar dalam sistem manajemen penyuluhan pertanian, memiliki lahan aktif yang diprioritaskan untuk membudidayakan komoditas bantuan, dan menyanggupi untuk tidak mengalih fungsikan lahan tersebut.

Dengan kata lain, bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar siap tumbuh dan berkembang.

Kepala DKPP Natuna Wan Sazali menyebutkan Pemkab Natuna mengerahkan penyuluh pertanian untuk membantu petani menghasilkan tanaman yang baik agar laku dijual.

Pupuk

Selain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan juga ambil bagian dalam meningkatkan produksi hasil pertanian, dengan mengalokasikan anggaran untuk program pupuk bersubsidi.

Kementerian Perdagangan telah menyiapkan 117 ton pupuk subsidi untuk Natuna, terdiri atas 113 ton NPK dan 4 ton urea.

Harga jual pupuk terjangkau, hanya Rp2.300 per kg untuk NPK dan Rp2.250 per kg untuk urea, jauh di bawah harga pasar yang bisa mencapai Rp20.000 per kg untuk NPK. Namun, pupuk ini tidak bisa diakses bebas.

Pemerintah memastikan penyaluran pupuk ini juga tepat sasaran. Hanya kelompok tani aktif dan terverifikasi yang bisa mengakses, dengan syarat, terdaftar di sistem manajemen penyuluhan pertanian, memiliki lahan siap tanam, menyatakan komitmen tertulis, dan petani harus membayar terlebih dahulu sesuai kebutuhan.

Setelah pembayaran dilakukan, DKPP Natuna akan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mengirimkan pupuk sesuai jumlah yang dipesan. Jika kuota 117 ton tidak terpenuhi, sisa alokasi bisa dialihkan ke daerah lain.

Pupuk subsidi ini ditujukan untuk sembilan komoditas utama nasional seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, kopi, dan kakao.

Pemkab Natuna

Di luar program pusat, Pemkab Natuna juga menganggarkan lebih atas Rp1 miliar untuk pengadaan pupuk gratis jenis NPK dan dolomit. Bantuan ini bisa digunakan untuk semua jenis tanaman, namun tetap disalurkan dengan seleksi ketat agar tepat sasaran, dengan mengadopsi kebijakan Pemerintah Pusat

Seluruh program ini bukan sekadar bagi-bagi bantuan. Pemerintah ingin mengubah pola pikir dan peran petani di Natuna. Petani tengah dibentuk untuk tidak lagi hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang mampu menjaga, merawat, dan mengembangkan pertanian secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan dukungan program ketahanan pangan dan MBG, Natuna kini berada di jalur yang tepat untuk memperkuat ketahanan pangan sendiri. Hasil produksi lokal yang dulu hanya dikonsumsi terbatas, kini punya pintu masuk ke dapur-dapur gizi yang melayani ribuan anak.

Dari pekarangan sederhana di ujung negeri, sebuah perubahan sedang tumbuh dan kelak bisa memberi makan masa depan. (ANTARA)

Oleh Muhamad Nurman