Apa yang Terjadi jika DPR Dibubarkan? Ini Risiko yang Timbul Kata Para Ahli

Jika DPR bubar, seluruh fungsi legislasi dan pengawasan akan beralih ke tangan eksekutif. Artinya, presiden berpotensi menjadi penguasa absolut.

“Selanjutnya, dalam konteks Trias Politica, ketika yang satu bubar, berarti apa? Akan ada dominasi yang lain. Dalam hal ini, bisa jadi ada dominasi eksekutif yang terjadi gitu,” jelas Cecep.

Tanpa DPR sebagai legislatif, presiden selaku eksekutif otomatis menguasai hampir seluruh kewenangan negara.

“(Presiden bisa berkuasa penuh) karena tidak ada lembaga yang mengimbangi, dalam hal ini legislatif. Di sini berarti, yang terjadi kemudian bisa mengorbankan demokrasi ke depannya,” pungkasnya.

3. Muncul lembaga alternatif

Ada kemungkinan lain yang bisa terjadi jika DPR dibubarkan, kata Cecep, yakni kemunculan lembaga alternatif baru.

“Kan DPR bubar karena krisis legitimasi, kemudian bisa aja ada bentuk perwakilan baru yang ad hoc, meskipun ini tidak ada di konstitusi sebenarnya,” jelas Cecep.

“Jadi krisis legitimasi bisa menghasilkan institusi baru yang mungkin lebih bisa diterima rakyat. Ini bisa menjadi seperti reformasi, tapi juga bisa rawan manipulasi elite,” lanjutnya.

Cecep menerangkan bahwa, dalam konteks negara demokrasi, suka atau tidak dengan adanya partai politik atau parlemen, negara tetap membutuhkannya untuk menyeimbangkan kekuasaan.

Baca juga: Prabowo Minta DPR Undang Masyarakat termasuk Mahasiswa Dialog Langsung: Terima dengan Baik!

Mahfud MD Tak Setuju DPR Dibubarkan

Sebelum aksi demonstrasi pecah dan menimbulkan banyak kerusakan hingga korban jiwa, Mantan Menko Polhukam Mahfud MD telah menanggapi tuntutan pembubaran DPR.

Dalam podcast 'Terus Terang' di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (28/8/2025), Guru Besar Hukum Tata Negara itu mengaku tak setuju jika DPR dibubarkan.

"Isu pembubaran DPR, saya ingin bicara agak serius. Itu terlalu berisiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan," ujar Mahfud, Dikutip Kompas.com, Kamis (28/8/2025).

Mahfud menjelaskan, DPR adalah instrumen konstitusi dan instrumen sebuah negara demokrasi.

Dengan begitu, kata dia, lebih baik Indonesia memiliki DPR yang buruk dan partai yang jelek ketimbang tidak memiliki DPR.

"Saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk. Tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek, becek, daripada tidak ada partai dan DPR. Saya selalu katakan gitu. Kita kritik partai, kita kritik DPR. Tapi jangan bicara pembubaran DPR," tegasnya.

"Karena suatu negara demokrasi, itu bahaya kalau tidak ada DPR. Betapa pun orang, sudahlah percayakan kepada seorang penguasa yang bagus, itu risikonya tetap ada. Karena kalau penguasa tanpa diimbangi DPR, itu bisa sewenang-wenang," sambung Mahfud.