Galodo dan Dosa Pembangunan: Saat Negara Diuji oleh Murka Alam

Oleh: Joko Sutopo – Pemerhati Lingkungan di Padang, Sumatera Barat

Galodo yang menerjang Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara bukan sekadar peristiwa alam yang datang tiba-tiba. Ia adalah akumulasi panjang dari dosa pembangunan yang menumpuk, dari kebijakan yang abai, hingga pembiaran atas perusakan lingkungan yang sistematis.

Ketika lumpur dan batu menghancurkan rumah serta merenggut nyawa, sesungguhnya alam sedang mengajukan gugatan keras kepada negara. Sudah terlalu lama bencana diperlakukan sebagai takdir, seolah manusia dan kekuasaan tak punya andil di dalamnya.

Padahal, galodo lahir dari hutan yang digunduli, sungai yang dicekik sedimen, dan tata ruang yang disusun tanpa rasa takut pada risiko. Curah hujan hanyalah pemicu; kerusakan ekologislah penyebab utamanya.

Di titik inilah pemerintah diuji. Bukan oleh derasnya hujan, melainkan oleh keberanian mengambil keputusan yang tidak populer. Negara tidak cukup hadir dengan bantuan darurat dan pidato empati. Yang ditunggu rakyat adalah keberpihakan nyata: keberanian menegakkan hukum lingkungan tanpa pandang bulu.

Penegakan hukum harus dimulai dari hulunya. Pembalakan liar, alih fungsi hutan, dan eksploitasi kawasan lindung tidak boleh lagi diselesaikan dengan sanksi administratif yang tumpul. Jika negara serius mencegah galodo, maka aktor-aktor besar di balik kehancuran hutan harus diseret ke meja hukum, bukan justru dilindungi oleh izin yang dipermak agar tampak sah.

Baca juga: MTQ Nasional Tingkat Sumbar Berakhir, Tuan Rumah Bukittinggi Finis Tiga Besar

Restorasi hutan pun tak boleh lagi menjadi proyek kosmetik. Menanam bibit tanpa pemeliharaan hanyalah ilusi pemulihan. Yang dibutuhkan adalah pemulihan ekosistem secara utuh—mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga air, pengikat tanah, dan pelindung kehidupan di hilir. Tanpa itu, setiap musim hujan hanya akan menunggu giliran tragedi berikutnya.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai harus dibenahi secara radikal. Sungai bukan saluran pembuangan, dan DAS bukan ruang bebas eksploitasi. Tata ruang mesti disusun dengan logika keselamatan, bukan semata pertumbuhan ekonomi. Peta rawan galodo harus menjadi kitab suci pembangunan, bukan arsip yang dikunci di lemari birokrasi.

Lebih dari itu, sistem peringatan dini harus dibangun sebagai hak warga, bukan proyek mercusuar. Teknologi pemantauan hujan dan pergerakan tanah tak berarti apa-apa jika informasinya tak sampai ke masyarakat. Negara wajib memastikan setiap warga di kawasan rawan memiliki akses terhadap informasi yang bisa menyelamatkan nyawa.

Namun, keberanian terbesar pemerintah sejatinya terletak pada satu hal: menata ulang arah pembangunan. Selama izin tambang, perkebunan, dan infrastruktur yang merusak lingkungan terus dipertahankan atas nama investasi, maka galodo akan terus menjadi harga yang dibayar rakyat. Keselamatan ekologis tak boleh dikalahkan oleh neraca keuntungan jangka pendek.

Di sisi lain, masyarakat tidak bisa sekadar menjadi korban. Partisipasi warga adalah benteng terakhir penjaga lingkungan. Gotong royong menjaga hutan, mengawasi sungai, mengelola sampah, hingga menanam pohon di ruang-ruang hidup adalah bentuk perlawanan paling sunyi sekaligus paling efektif terhadap kehancuran ekologis.

Baca juga: Pemenang Kafilah Solok Selatan di MTQ Sumbar 2025, Simak Daftar Lengkap Peraih Juara

Masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan tata ruang nagari dan desa, karena merekalah yang paling memahami denyut alam di sekitarnya. Ketika warga diberi ruang, pengawasan hidup; ketika warga disingkirkan, bencana menemukan jalannya.

Galodo adalah cermin kegagalan kolektif—negara yang lalai, pasar yang rakus, dan masyarakat yang terlalu lama dipinggirkan. Karena itu, pemulihan tak bisa setengah hati. Ia menuntut taubat ekologis yang sungguh-sungguh: perubahan kebijakan, keberanian politik, dan kesadaran bersama.

Jika negara terus menunda, alam tak akan bernegosiasi. Ia akan terus mengingatkan, dengan cara yang semakin keras dan semakin mahal.(*)